Macan Tutul (Phantera pardus)

Macan Tutul (Phantera pardus)
Macan tutul (Phantera pardus) memiliki variasi pada morfologinya. Pada umumnya, warna mantel bervariasi, mulai dari kuning pucat hingga warna emas gelap dengan pola bintik-bintik hitam. Kepala, kaki bagian bawah dan bagian perut berbintik hitam pekat. Warna mantel dan polanya berasosiasi dengan tipe habitat mereka

Anak macan lahir dengan jumlah 2-3 ekor, namun tingkat kematian bayi macan juga tinggi dan induk betina jarang terlihat bersama dengan lebih dari 1-2 anak macan. Betina yang sedang hamil akan menemukan gua, celah diantara batu besar, rongga pohon, atau diantara semak belukar, sebagai tempat untuk melahirkan dan untuk membuat sarang. Anak macan akan membuka matanya dalam waktu 10 hari setelah dilahirkan.

Bulu dari anak Macan Tutul cenderung lebih panjang dan lebih tebal dari pada bulu Macan Tutul dewasa. Warna bulunya abu-abu dan mempunyai pola bintik-bintik di bulunya yang sedikit. Selama 3 bulan, anak Macan Tutul akan mengikuti induknya untuk berburu. Setelah Macan Tutul yang berumur 1 tahun, maka dia telah dapat berburu untuk dirinya sendiri, tetapi induknya akan melindunginya selama 18-24 bulan (Nowak, 1997, Guggisberg, 1975).

Macan Tutul betina cenderung untuk memelihara anak macan, tetapi berdasarkan laporan terbaru diketahui bahwa macan tutul jantan juga ikut membantu mengasuh induk betina (pasangannya) dan anak macan, contohnya dengan membawakan hasil buruan sebagai makanan untuk mereka (Guggisberg, 1975).

Perilaku
Perilaku macan tutul terkenal dengan kemampuannya untuk tidak terdeteksi. Mereka dapat hidup diantara manusia. Mereka ahli dalam memanjat, berenang tetapi tidak seperti harimau, macan tidak akan berbaring di air. Mereka merupakan hewan nokturnal tetapi dapat dilihat pada siang hari. Macan ini hidup soliter, saling menghindar satu sama lain.

Tetapi mereka kadang terlhat bersama sebanyak 3 sampai 4 ekor. Mereka memiliki pendengaran dan penglihatan yang kuat. Ketika melakukan ancaman, macan memanjangkan badannya dan menundukan kepalanya (sama seperti pada kucing domestik). Pada siang hari mereka biasanya berbaring di atas batu, atau di atas pohon. Macan tutul dapat dilihat kapan saja di siang hari. Mereka sebenarnya merupakan hewan nokturnal, tetapi macan tutul yang hidup di daerah konservasi mereka lebih diurnal, walaupun sering terlihat berburu di siang hari. Macan tutul baik dalam memanjat, menurunkan kepalanya terlebih dahulu.

Macan tutul lebih banyak berburu di atas tanah, dan merupakan pemburu yang handal dengan rata-rata daerah perburuan seluas 275 m. mereka menerkam mangsanya terlebih dahulu sebelum memakannya. Leopard akan menyeret mangsanya, dan mengangkatnya ke atas dahan meskipun seringkali mangsanya berukuran lebih besar daripada tubuhnya contohnya antelope.

Dua pertiga waktunya dihabiskan untuk beristirahat, sebagian besar waktunya dihabiskan di atas pohon, di atas batu besar atau di dalam sarang burung pemakan bangkai. Macan tutul hidup soliter, persebarannya bergantung pada ketersediaan sumber makanan. Mereka melakukan penandaan teritori dengan mengeluarkan urine dan membuat cakaran pada pohon. Mereka lebih dapat beradaptasi daripada singa dan harimau dan dapat tinggal dalam daerah yang padat. Macan tutul hidup di hutan-hutan yang masih alami dan padang rumput. Keberadaan macan tutul sangat dipengaruhi jumlah makanan dan kondisi alam untuk kamuflase dalam berburu atau melindungi diri.

Secara global, macan tutul tersebar di banyak daerah yang meliputi wilayah Asia dan Afrika. Besarnya sebaran macan tutul ini menimbulkan variasi genetis dan morfologis pada tiap subspesiesnya.

Di Indonesia, macan tutul hanya terdapat di pulau Jawa. Saat ini di Jawa Barat, macan tutul masih dapat dijumpai di kawasan:

1. Gunung Salak
2. Taman Nasional Gunung Halimun
3. Taman Nasional Gunung Gede Pangranggo
4. Hutan Sancang
5. Gunung Patuha Ciwidey
6. Cagar Alam Gunung Simpang Cianjur
7. Cagar Alam Gunung Tilu Cianjur

Habitat dan Persebaran
Diantara anggota famili felidae yang lain, leopard merupakan spesies yang paling mudah beradaptasi dan hampir dapat ditemukan pada seluruh habitat. Asia merupakan wilayah dengan spektrum lingkungan yang luas, dan leopard berada hampir berada di setiap tempat.

Di Indonesia, leopard hanya ditemukan di daerah jawa. Leopard tidak ditemukan di Sumatera karena adanya kehadiran harimau dan keenam spesiae lain dari famili felidae. Leopard juga tidak ditemukan di pulau Kalimantan karena ketidaktersediaan mangsa utama mereka.

PERINGATAN takbole

Macan tutul (Phantera pardus) termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
    Sumber:satwajabar.awardspace.com
    Gambar:macantutulteam.files.wordpress.com

Elang Bondol (Haliastur indus)

Gambar BURUNG ELANG BONDOL
Elang bondol (foto: Yulian Firdaus)
Deskripsi Elang Bondol:
Burung Elang Bondol (Haliastur indus) Berukuran sedang (45 cm), berwarna putih dan coklat pirang. Dewasa: kepala, leher, dan dda putih; sayap, punggung, ekor, dan perut coklat terang, terlihat kontras dengan bulu primer yang hitam. Seluruh tubuh renaja kecoklatan dengan coretan pada dada. Warna berubah menjadi putih keabu-abuan pada tahun kedua, dan mencapai bulu dewasa sepenuhnya pada tahun ketiga. Perbedaan antara burung muda dengan Elang Paria pada ujung ekor membulat dan bukannya menggarpu.Iris coklat, paruh dan sera abu-abu kehijauan, tungkai dan kaki kuning suram.

Klasifikasi ilmiah burung  Elang Bondol:
Kerajaan : Animalia
Filum       : Chordata
Kelas      : Aves
Order      : Falconiformes (atau Accipitriformes , qv)
Keluarga : Accipitridae
Genus     : Haliastur
Spesies    : H. indus
nama latin: Haliastur indus (Pieter Boddaert,1783)

Suara :
Jeritan meringkik “iiuw-wir-r-r-r-r” saat terbang berpasangan. Memekik keras “piiiii-yah” ketika mengejar pendatang yang memasuki daerah teretori.

Penyebaran global :
Daerah sekitar pantai di Asia Tenggara, Cina, dan Australia. Sedangkan di Indonesia dan India, masih dapat ditemukan di daerah pedalaman.

Penyebaran lokal dan status :
Umum tersebar di seluruh Indonesia, jarang ditemui di Jawa dan Bali. Menghuni habitat sekitar pantai dan kepulauan di daerah tropis. Juga masih dapat ditemukan di lahan basah dan hutan dataran rendah sampai ketinggian 2000 m di pedalaman yang jauh dari pantai.

Kebiasaan :
Biasanya sendirian, tetapi di daerah yang makanannya melimpah dapat membentuk kelompok sampai 35 individu. Ketika berada di sekitar sarang, sesekali memperlihatkan perilaku terbang naik dengan cepat diselingi gerakan menggantung di udara, kemudian menukik tajam dengan sayap terlipat dan dilakukan secara berulang-ulang. Terbang rendah di atas permukaan air untuk berburu makanan, tetapi terkadang juga menunggu mangsa sambil bertengger di pohon dekat perairan, dan sesekali terlihat berjalan di permukaan tanah mencari semut dan rayap. Menyerang burung camar, dara laut, burung air besar, dan burung pemangsa lain yang lebih kecil untuk mencuri makanan.

Makanan:
Sangat bervariasi. Di perairan diantaranya memakan kepiting, udang, dan ikan; juga memakan sampah dan ikan sisa tangkapan nelayan. Di daratan memangsa burung, anak ayam, serangga, dan mamalia kecil.

Perkembangbiakan:
Berbiak pada musim kemarau di daerah tropis, sekitar bulan Januari-Juli di Kalimantan, Mei-Oktober di Jawa dan Sulawesi. Bentuk sarang tidak rapi, tersusun atas patahan batang, rumput, daun, rumput laut, sisa makanan dan sampah. Sarang terletak di bangunan atau percabangan pohon yang tersembunyi, 6-50 m dari permukaan tanah. Sedangkan di hutan mangrove, sarang hanya setinggi 2-8 m. Jumlah telur biasanya 2 (1-4 butir), dierami selama 28-35 hari. Anakan mulai belajar terbang dan meninggalkan sarang umur 40-56 hari, menjadi dewasa mandiri setelah 2 bulan kemudian.

PERINGATAN takbole

Elang Bondol (Haliastur indus) termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
    Sumber : burungpemangsa.blogspot.com
    Gambar : ngurahpradnyana.blogspot

Aktualisasi Fungsi Manajemen Dalam Operasi Pengamanan Kehutanan

Suatu hari ketika saya sedang berdiskusi dengan 6 rekan POLHUT membahas manajemen operasi pengamanan hutan oleh POLHUT, tiba-tiba salah seorang rekan menerima telepon yang menginformasikan adanya perniagaan satwa liar dilindungi, tanpa aba-aba lagi, dengan penuh semangat kami semua bergegas menuju TKP dengan menggunakan 6 motor trail, ternyata laporan tersebut benar, ada dua ekor Kucing Hutan (Felis bengalensis) dalam kandang besi di tengah kerumunan orang, belum diketahui siapa pemilik satwa tersebut, kemudian tanpa komando semua mencari pemilik satwa, karena terlalu focus dengan pelaku kami lalai mengamankan barang bukti, sehingga barang bukti berupa dua ekor kucing hutan dibawa kabur oleh orang tak dikenal, kemudian kami berupaya mengejar pelaku kearah barat, tapi sampai malam kami tidak dapat mengejar pelaku.

Keesokan harinya kami mengevaluasi kejadian tersebut, akhirnya kami menyimpulkan bahwa kesalahan kami hingga terjadi kegagalan operasi pengamanan tersebut adalah Tidak adanya perencanaan yang matang dan tidak terorganisir dengan baik sehingga pelaksanaan operasi gagal atau dengan kata lain kami tidak mengaktualisasikan fungsi manajemen dalam pelaksanaan operasi. “Pengalaman adalah guru yang paling baik” semoga pengalaman ini tidak terjadi dengan kawan-kawan POLHUT lainnya.

Berikut ini saya akan coba menguraikan fungsi manajemen dalam pelaksanaan operasi hutan oleh POLHUT:

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.(Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.)

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

George R. Terry menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari:
  1. Planning (Perencanaan)
  2. Organizing (Pengorganisasian)
  3. Actuating (Penggerakkan)
  4. Controlling (Pengawasan).
Perencanaan (Planning) ialah fungsi manajemen yang harus bisa menjawab rumus 5W1H. WHAT(apa) yang akan dilakukan, WHY (mengapa) harus melakukan apa, WHEN (kapan) dilaksanakan apa, WHERE (dimana) melakukan apa, WHO (siapa) yang melakukan apa, HOW (bagaimana) cara melakukan apa,

Pengorganisasian (Organizing) ialah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab pada siapa.

Penggerakkan (actuating) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan kerabat kerja (bawahan) agar bekerja dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Pengawasan ( Controlling) disebut juga fungsi pengendalian. Suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan.

Jika fungsi manajemen tersebut diaktualisasikan dengan kejadian di atas, maka setidak tidaknya sebelum berangkat ke TKP harus terlebih dahulu:

A. direncanakan:

1. Apa yang akan dilakukan (menangkap, dibiarkan, dibina….
2. Apa Alat yang digunakan (kendaraan, senpi, borgol…
3. Bagaimana metode yang digunakan (tertutup intel baru sergap atau terbuka langsung sergap
4. Kemana akan dibawa pelaku dan Barang Bukti
5. berapa dan darimana dana yang diperlukan

B. Organisasi

1. Siapa yang melakukan apa
2. Siapa pemimpin tim (setidaknya senioritas)
3. Siapa Negosiator (juru bicara)
4. Siapa yang mendokumentasikan dan mencatat
5. Siapa yang mengawasi/mengamankan barang bukti
6. Penugasan (SPT jika sempat)

C. Actuating

Setelah ada rencana dan organisasi yaa... dilaksanakan, jangan sampai terlalu lama membuat rencana atau menentukan organisasi

D. Controlling

Ketua tim dan sesama anggota tim saling mengingankat/mengawasi jalannya pelaksanaan operasi

Kucing eMas (Catopuma temmincki)

Kucing Emas (Catopuma temmincki)Kucing Emas (Catopuma temmincki) berukuran lebih besar dari kucing rumah, akan tetapi lebih kecil dibandingkan dengan macan dahan dan harimau sumatera. Tubuhnya berwana kuning kecoklatan dengan belang putih dan hitam melintang pada bagian pipi, juga warna putih diantara kedua mata dengan banyak garis berwarna hitam memanjang pada muka. Terdapat bintik-bintik berwarna coklat pada bagian belakang kuping. Ekornya panjang dengan bagian pangkal berwarna coklat gelap dan terdapat warna putih jelas pada ujungnya, mungkin ini berfungsi sebagai suatu isyarat/tanda bagi kucing lain pada saat mereka tengah berjalan pada malam hari.

Mempunyai panjang badan sekitar 760-815 mm dan panjang ekor 430-490 mm serta berat 12- 15 kg. warna kuning keemasan dengan bagian bawah yang lebih terang. Biasanya hidup teresterial akan tetapi mempunyai kemampuan memanjat jika terpaksa. Makanan biasanya mamalia kecil (kancil, napu), burung, kadal dan hewan kecil lainnya. Masa gestasi sekitar 95 hari dengan jumlah anak sekitar 1-2 ekor; dan berat anak 250 g. melahirkan biasanya di gua kayu atau batu. Pada kondisi yang normal, berat tubuh tersebut akan mengalami kenaikan dua kali lipat yakni 500 gram pada umur 3 minggu, dan akan naik menjadi tiga kali lipat pada umur 6 minggu. Jantan dewasa turut berperan aktif dalam membesarkan anak – anak kucing dan juga memiliki sikap yang toleran terhadap mereka. Musim kawin tidak terbatas atau dapat terjadi kapan saja. Usia hidup kucing emas yang ada di alam liar bekum diketahui, tetapi kucing emas yang terdapat pada penangkaran dapat mencapai umur 18 tahun.

Meskipun bersifat soliter, Kucing emas juga sering terlihat hidup berkelompok sampai 4 ekor per kelompok. Mereka juga sering berburu secara berpasangan.

PERINGATAN takbole

Kucing Emas (Catopuma temmincki) termasuk satwa liar MAMALIA yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
    Sumber:waykambas.or.id
    Gambar:hatakehafiz.wordpress.com

Macan Dahan (Neofelis nebulosa)

Macan Dahan (Neofelis nebulosa)
Macan Dahan (Neofelis nebulosa) adalah sejenis kucing berukuran sedang, dengan panjang tubuh mencapai 95cm. Spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kelabu kecoklatan dengan gambaran seperti awan dan bintik hitam di tubuhnya. Bintik hitam dikepalanya berukuran lebih kecil dan terdapat totol putih di belakang kuping. Macan dahan mempunyai kaki pendek dengan telapak kaki besar serta ekor panjang dengan garis dan bintik hitam. Macan dahan betina serupa.

Daerah sebaran macan dahan adalah Asia Tenggara, di hutan dataran rendah dan pegunungan di Republik Rakyat Cina, Indocina, Semenanjung Melayu, India, Pulau Kalimantan dan Sumatra. Spesies ini telah punah di alam bebas di Republik Cina.

Macan dahan adalah hewan nokturnal yang aktif berburu di malam hari. Hewan ini banyak menghabiskan waktunya di atas pohon dan dapat bergerak dengan lincah di antara pepohonan.Mangsa macan dahan terdiri dari aneka satwa liar berbagai ukuran seperti kera, ular, mamalia kecil, burung, rusa dan bekantan. Macan fahan menggunakan lidahnya untuk membersihkan bulu-bulu sebelum memakan mangsanya.

Macan Dahan (Neofelis nebulosa) termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Sumber:wikipedia org

Rusa Bawean (Axis kuhli)

Rusa Bawean (Axis kuhli)
Rusa Bawean (Axis kuhli) merupakan spesies asli (endemik) Pulau Bawean, Jawa Timur. Habitatnya tersebar di pulau seluas 180 kilometer persegi itu. Di antara hewan jenis rusa atau menjangan lainnya, rusa bawean tergolong bertubuh kecil. Tinggi tubuhnya berkisar antara 60 sentimeter hingga 70 sentimeter dan panjang badan antara 105 sentimeter sampai 115 sentimeter. Bobot tubuh hewan berkulit cokelat tersebut berkisar antara 15 kilogram sampai 25 kilogram untuk rusa betina, sedangkan rusa jantan memiliki berat 19 kilogram sampai 30 kilogram.

Ukuran tubuh yang mungil itu menjadikan rusa bawean lincah dan dikenal sebagai pelari ulung terutama saat hewan itu akan disergap mangsa. Selain tubuh yang mungil, ada ciri fisik khas lainnya yang melekat pada rusa bawean, yakni memiliki ekor dengan panjang berkisar 20 sentimeter yang berwarna cokelat dan keputihan pada bagian lipatan dalam.

Ciri khas lainnya ialah bulu tubuh didominasi warna cokelat pendek kecuali bagian leher dan sekitar mata berwarna putih terang. Warna bulu di sekitar mulut lebih terang dibandingkan dengan muka. Bulu pada rusa bawean yang masih kanak-kanak berbeda dengan rusa dewasa. Anak rusa bawean memiliki bulu yang bertotol-totol, namun seiring bertambahnya umur “noktah” itu akan hilang dengan sendirinya.

Posisi tubuh rusa bawean terkesan menunduk seperti kijang. Penyebabnya, bahu bagian depan rusa bawean lebih rendah dibandingkan dengan bahu bagian belakang. Sebagaimana golongan rusa, ranggah atau tanduk pada rusa bawean hanya dimiliki oleh rusa jantan. Ranggah itu tumbuh saat rusa berusia delapan bulan.

Pada awalnya, ranggah berupa tonjolan yang berada di samping dahi lalu tumbuh memanjang lengkap bercabang tiga pada usia 20 sampai 30 bulan. Ranggah rusa tidak langsung menjadi tanduk tetap tetapi sebelumnya mengalami proses patah tanggal untuk digantikan dengan tanduk baru. Ketika rusa bawean menginjak umur tujuh tahun, ranggah yang tadinya masih dalam proses pergantian kemudian akan menetap dan tidak lagi patah tanggal.

PERINGATAN takbole

Rusa Bawean (Axis kuhli) termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Gambar: detikfinance.com

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2006

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Kriteria Dan Standar Inventarisasi Hutan
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 66 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-Ii/95 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
Silahkan baca/download di sini

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55 /Menhut-Ii/2006

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 63 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-Ii/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
Silahkan baca di DEPHUT (klik)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (Skau) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
Silahkan baca/DOWNLOAD DI SINI

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62 /Menhut-Ii/2006
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51 /Menhut-Ii/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (Skau) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
Silahkan baca/download pdf di sini 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56 /Menhut-Ii/2006
Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
Silahkan baca/download pdf di sini

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53 /Menhut-Ii/2006
Tentang Lembaga Konservasi
Silahkan baca/download pdf di sini

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut-Ii/2006
Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi
Silahkan baca/download pdf di sini

Permenhut No.: P. 48/Menhut-Ii/2006
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan
Silahkan baca permenhut no 48 th 2006 DI SINI



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 27/Menhut-Ii/2006
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025

Peraturan Menteri Kehutanan RI Tahun 2007

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.61/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-Ii/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.60/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-Ii/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.54/Menhut-II/2007
Tentang
Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (Ipk) Atau Hasil Lelang


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.53/Menhut-II/2007
Tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Tahun 2007-2017

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.45/Menhut-II/2007
Tentang
Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2007
Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007 - 2017 (Strategy And Action Plan For The Conservation Of Rhinos In Indonesia) download di sini


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.42/Menhut-II/2007
Tentang
STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI HARIMAU SUMATERA (Panthera Tigris Sumatrae) 2007-2017 download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 74/Menhut-Ii/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.37/Menhut-II/2007
Tentang HUTAN KEMASYARAKATAN
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.35/Menhut-II/2007
Tentang HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Silahkan baca di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.33/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-Ii/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (Skau) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Hak
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.26/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan


Tata Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.19/Menhut-II/2007
Tentang
Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.20/Menhut-II/2007
Tentang
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2007
Tentang
Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.01/Menhut-II/2007
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-Ii/2006 Tentang Lembaga Konservasi
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.02/Menhut-II/2007 telah diubah dengan (permenhut No P.51/Menhut-II/2009)
Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
Silahkan baca/download pdf di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03/Menhut-II/2007 telah diubah dengan (permenhut No P.52/Menhut-II/2009)
Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.05/Menhut-II/2007
Tentang
Penetapan Jenis-Jenis Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Di Provinsi Sumatera Utara Yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (Skau)

PERMENHUT NO TAHUN 2008
PERMENHUT NO TAHUN 2009
PERMENHUT NO TAHUN 2010
PERMENHUT NO TAHUN 2011
PERMENHUT NO TAHUN 2012
PERMENHUT NO TAHUN 2013
PERATURAN PEMERINTAH
UNDANG UNDANG      

Peraturan Menteri Kehutanan Th. 2008

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.71/Menhut-II/2008, 31 Desember 2008
tentang:
Pakaian, Atribut Dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan
Silahkan baca download pdf (klik disini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.70/Menhut-II/2008,
tentang:
Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.61/Menhut-II/2008,
tentang:
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.57/Menhut-II/2008 
tentang:
Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018.
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.52/Menhut-II/2008 tanggal 5 September 2008
tentang:
Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
Silahkan  baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.49/Menhut-II/2008
tentang Hutan Desa.
Silahkan  baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.48/Menhut-II/2008 
tentang:
Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.43/Menhut-II/2008, 10 Juli 2008
tentang: Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.41/Menhut-II/2008, 2 Juli 2008
tentang:
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Silahkan baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.39/Menhut-II/2008, 24 Juni 2008
tentang
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.37/Menhut-II/2008
tentang
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.36/Menhut-II/2008, 9 Juni 2008
tentang:
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.35/Menhut-II/2008, 9 Juni 2008
tentang:
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
Silahkan  baca/download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.22/Menhut-II/2008, 5 Juni 2008
tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.11/Menhut-II/2008, 24 April 2008
tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman I Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.10/Menhut-II/2008, 24 Maret 2008
tentang:
Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.7/Menhut-II/2008 tanggal 14 Maret 2008
tentang:
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.5/Menhut-II/2008, 4 Maret 2008
tentang:
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.4/Menhut-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008
tentang:
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.02/Menhut-II/2008
tentang:
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN.


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.01/Menhut-II/2008
tentang: RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2009 pilihan

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/Menhut-II/2009,  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009,  tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Download pdf di sini)
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.70/Menhut-II/2009,  tentang 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II   
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/Menhut-II/2009,tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – PHP2H)
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menhut-II/2009,  tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 67/Menhut-II/2009,tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.60/Menhut-II/2009, 17 September 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
  8. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.51/Menhut-II/2009tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut- II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
  9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.50/Menhut-II/2009tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
  10. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara.
  11. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan (baca/download pdf di sini)
  12. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
  13. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara   baca/unduh  pdf disini
  14. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
  15. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru 
  16. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
  17. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
  18. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  19. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
  20. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree)
  21. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
  22. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan silahkan baca/unggah/download dengan KLIK DI SINI 
  23. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  24. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.16/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 
  25. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
  26. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang  Pengendalian Kebakaran Hutan silahkan baca/unggah/download dengan KLIK DISINI 
  27. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya 
  28. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
  29. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara silahkan baca/unggah/download dengan KLIK DISINI
  30. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
  31. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan silahkan baca/unggah/download dengan KLIK DISINI 
  32. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009 
  33. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
Mungkin ada disini:
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2010
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2011
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2008
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2007
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2006
PERMENHUT NO TAHUN 2012
PERMENHUT NO TH 2013

UNDANG UNDANG TERKAIT KEHUTANAN

buku kumpulan peraturan undang undang kehutanan dan konservasi


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang PERKEBUNAN
silahkan download di sini

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Draf Revisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya menjadi



Download pdf UU No. Th ttg

PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEHUTANAN

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2012
  • Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca pdf disini)
  • Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (download pdf di sini)
  • PP No. 61 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (download pdf di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2011

  • PP No. 28 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download DI SINI)

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2010
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun  2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (baca/download)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang  PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  download disini
  • Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (download di sini) 
  • PP Nomor 24 tahun 2010 tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  ( download di sini)
  • PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan  (download di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2009
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang PEMBINAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2008
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN  
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang AIR TANAH
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
  • Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002  tentang DAFTAR KORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang RENCANA TATA RUANG NASIONAL 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf  di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2007
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 tentang DANA REBOISASI 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007  tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
  • Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
  • Lampiran Bidang Kehutanan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1994 - 2005
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang HUTAN KOTA  (baca di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (baca di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf  di sini
  • Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (baca/download pdf  di sini)