PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEHUTANAN

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2012
  • Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca pdf disini)
  • Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (download pdf di sini)
  • PP No. 61 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (download pdf di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2011


  • PP No. 28 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download DI SINI)

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2010
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun  2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (baca/download)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang  PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  download disini
  • Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (download di sini) 
  • PP Nomor 24 tahun 2010 tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  ( download di sini)
  • PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan  (download di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2009
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang PEMBINAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2008
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN  
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang AIR TANAH
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
  • Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002  tentang DAFTAR KORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang RENCANA TATA RUANG NASIONAL 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf  di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2007
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 tentang DANA REBOISASI 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007  tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
  • Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
  • Lampiran Bidang Kehutanan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1994 - 2005
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang HUTAN KOTA  (baca di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (baca di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf  di sini
  • Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf  di sini)
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (baca/download pdf  di sini) 

7 komentar

Menurut saya bukan SPORC yang luar biasa tetapi bapak yang luar biasa, apa yang sudah bapak tulis banyak membantu saya dalam mencari referensi mengenai perlindungan hutan.

Reply

Assalamualaikum pak?
saya tadi baca blognya bapak, sangat bermanfaat bagi saya sebagai pedagang hewan kecil-kecilan di kota B
senang kiranya saya bisa berkenalan dengan bapak.

tempo hari saya mencoba beli kucing persia dari surabaya, sebanyak 3 ekor, usia 3bln.

setelah tiba di kota B saya langsung urus surat pelepasan karantina dan dimintai oleh oknum dinas setempat untuk jasa pelepasan karantinanya Rp. 50.000/ekor.
jadi total Rp. 150.000,-

pertanyaan saya?

apa benar, untuk biaya pengurusan SURAT PELEPASAN KARANTINA untuk kucing persia sebesar Rp. 50.000,- /ekor?
sekian pertanyaan dari saya pak, harap dimaklumi saya kurang mengeti dalam hal ini. maaf kalau identitas kota saya samarkan.

sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih banyak pak.

Reply

Wah pak, blognya sangat lengkap, sangat membantu mencari informasi tentang kehutanan.
terima kasih

Reply

Ass ..... Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menterinya sangat lengkap tapi mengapa masih banyak hasil-hasil hutan yang dirambah/dicuri oleh oknum-oknum tertentu ...! bahkan hasil Hutan Curian itu diangkut dan melewati Pos jaga/Pengamanan tetapi Petugasnya tidak berbuat apa-apa...... Apakah Regulasinya kurang jelas .....????? Terima Kasih.

Reply

wha sangat hebat data" dri blog ini sangat menunjang tengks.

Reply
Anonim mod

bagus

Reply

Menurut bapak, keberadaan Balai Pengelolaan DAS ditinjau dari PP 38 masih relevan apa tidak?
Meswari, 081325532201

Reply

Poskan Komentar