PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN & KSDAE
PERATURAN PEMERINTAH |
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan) | baca di sini
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | baca di sini
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | baca di sini
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan | baca di sini
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup (download pdf PP)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2011
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download DI SINI)
PP No. 28 Tahun 2011 telah diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2010
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2009
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1994 - 2005
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (download pdf PP)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (download pdf PP)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (download pdf PP)
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (download pdf PP)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (download pdf PP)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (download pdf PP)
PP 7 Tahun 2017 mencabut:
- PP No. 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- PP No. 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup (download pdf PP)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 | Download
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260 | Download
PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
- Perturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Baca /download pdf di sini) . PP No 104 th 2015 mencabut PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (download PP)
- Perturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Baca/download pdf di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2014
- Peraturan Pemerintah Ri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Baca/download PP di sini)
- Lampiran PP No. 101 Th 2014 (Baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | Download
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah | Download
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca pdf disini)
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (download pdf di sini)
- PP No. 61 tahun 2012 tentang Perubahan PP No 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang IZIN LINGKUNGAN (download pdf disini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2011
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download DI SINI)
PP No. 28 Tahun 2011 telah diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (baca/download)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA download disini
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (download di sini)
- PP Nomor 24 tahun 2010 tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ( download di sini)
- PP RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (download di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang PEMBINAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
- PP RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
- PP RI No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2008
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang AIR TANAH
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
- Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 tentang DAFTAR KORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
- PP RI No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang RENCANA TATA RUANG NASIONAL
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf di sini)
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 tentang DANA REBOISASI Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran Bidang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1994 - 2005
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang PERLINDUNGAN HUTAN (baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang HUTAN KOTA (baca di sini)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (baca di sini)
- PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun
- PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- PP RI No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
- PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- PP RI No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
- PP RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- PP RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
- PP RI No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf di sini)
- Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (baca/download pdf di sini)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (baca/download pdf di sini)
Menurut saya bukan SPORC yang luar biasa tetapi bapak yang luar biasa, apa yang sudah bapak tulis banyak membantu saya dalam mencari referensi mengenai perlindungan hutan.
BalasHapusAssalamualaikum pak?
BalasHapussaya tadi baca blognya bapak, sangat bermanfaat bagi saya sebagai pedagang hewan kecil-kecilan di kota B
senang kiranya saya bisa berkenalan dengan bapak.
tempo hari saya mencoba beli kucing persia dari surabaya, sebanyak 3 ekor, usia 3bln.
setelah tiba di kota B saya langsung urus surat pelepasan karantina dan dimintai oleh oknum dinas setempat untuk jasa pelepasan karantinanya Rp. 50.000/ekor.
jadi total Rp. 150.000,-
pertanyaan saya?
apa benar, untuk biaya pengurusan SURAT PELEPASAN KARANTINA untuk kucing persia sebesar Rp. 50.000,- /ekor?
sekian pertanyaan dari saya pak, harap dimaklumi saya kurang mengeti dalam hal ini. maaf kalau identitas kota saya samarkan.
sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih banyak pak.
Wah pak, blognya sangat lengkap, sangat membantu mencari informasi tentang kehutanan.
BalasHapusterima kasih
Ass ..... Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menterinya sangat lengkap tapi mengapa masih banyak hasil-hasil hutan yang dirambah/dicuri oleh oknum-oknum tertentu ...! bahkan hasil Hutan Curian itu diangkut dan melewati Pos jaga/Pengamanan tetapi Petugasnya tidak berbuat apa-apa...... Apakah Regulasinya kurang jelas .....????? Terima Kasih.
BalasHapuswha sangat hebat data" dri blog ini sangat menunjang tengks.
BalasHapusbagus
BalasHapusMenurut bapak, keberadaan Balai Pengelolaan DAS ditinjau dari PP 38 masih relevan apa tidak?
BalasHapusMeswari, 081325532201
Luar Biasa.. keren banget blog anda ini, sangat..sangaaaaat bermanfaat, terima kasih yaaa
BalasHapussemoga anda selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera, aamiin
Assalamualaikum wrwb..
BalasHapusmau tanya, peraturan perundang-undangan terbaru belum di update ya mas ? terakhir masih tahun 2012 lho.. terus kalau bisa di update juga regulasi lain yang menyangkut lingkungan hidup dan kehutanan ya, maksih.
Lusi_Bogor