BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Sejak diundangkannya Peraturan menteri Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, berdasarkan Pasal 31 huruf b maka sejak tanggal 21 Maret 2025 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbelah dengan hasil salah satunya menjadi Balai Penegakan Hukum Kehutanan

Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang selanjutnya disebut Gakkumhut adalah UPT yang melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan

Tugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut):

Balai Gakkumhut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, pelanggaran hukum kehutanan.

Fungsi Balai Gakumhut

pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan;
pelaksanaan penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
pelaksanaan penanganan pelanggaran di bidang kehutanan;
pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan;
pelaksanaan pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; dan
pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi Balai Gakumhut terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Wilayah I;
c. Seksi Wilayah II;
d. Seksi Wilayah III; dan

Baca Juga

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Gakum Kehutanan

Struktur Organisasi Balai Gakkumhut

Tugas Subbagian Tata Usaha Balai Gakkum

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Tugas Seksi Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III melaksanakan kegiatan:

melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan,
penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan,
penanganan pelanggaran di bidang kehutanan,
fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan, pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,
fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan, advokasi hukum, dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan.

Pos Penegakan Hukum Kehutanan

Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Seksi Wilayah dapat dibantu oleh pos penegakan hukum kehutanan yang merupakan unit kerja nonstruktural.

Balai Gakumhut terdiri dari 5 Balai.

1. Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera

Balai Gakumhut Wilayah Sumatera Berkedudukan di Medan

Seksi Wilayah I Medan lokasi kantor Medan, wilayah kerja: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Seksi Wilayah II Pekanbaru lokasi Kantor Pekanbaru, wilayah kerja: Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat

Seksi Wilayah III Palembang

Wilayah kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung