Peraturan Menteri Kehutanan Terbaru Tahun 2013
 |
| PERMENHUT TH 2013 |
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan; (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2013 Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/KPTS-II/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.256/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.5/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
(Baca/download pdf di sini )
Tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
(Baca/download pdf di sini )
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2013 Tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan; download pdf di sini
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan;
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menhut-II/2013 Tentang
Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi P.9/Menhut-II/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
Permenhut No: P.10/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Permenhut No: P.11/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download atau baca pdf DI SINI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.15/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014 (baca/download di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Dan Penerbitan Dokumen V-Legal
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (download pdf DISINI )
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.22/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.24/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal, dan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Lingkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2013 tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pedampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2013 tentang
Bakti Sarjana Kehutanan Dalam Pembangunan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2013
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2013
Tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf DI SINI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2013 tentang
Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Macet Lingkup Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2013
Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 TENTANG
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak
(Baca/download pdf di sini )
Permenhut No. : P.43/Menhut-II/2013
TENTANG Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 44/Menhut-II/2013 tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 45/Menhut-II/2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-Ii/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2013 Tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.47/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Reklamasi Hutan Pada Areal Bencana Alam (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-Ii/2010 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2013 ttg
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2013
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (Bubalus Depressicornis Dan Bubalus Quarlesi) Tahun 2013-2022 (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2013
Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (Babyrousa Babyrussa) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan (Nasalis Larvartus Wurmb) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Tapir (Tapirus Indicus) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.58/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penyusuan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2013 ttg
Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 62/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Kemhut-Ii/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 64/Menhut-II/2013 ttg
PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
(baca/download pdf di sini)
Permenhut No. P.65/menhut-II/2013 tentang
Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi (Baca/download di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 66/Menhut-II/2013 ttg
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (baca atau download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 67/Menhut-II/2013 ttg
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014
Permenhut No.: P. 69/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2005
tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (baca atau download pdf di sini)
Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi P.9/Menhut-II/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
Permenhut No: P.10/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Permenhut No: P.11/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download atau baca pdf DI SINI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.15/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014 (baca/download di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Dan Penerbitan Dokumen V-Legal
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (download pdf DISINI )
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.22/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.24/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal, dan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Lingkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2013 tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pedampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2013 tentang
Bakti Sarjana Kehutanan Dalam Pembangunan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2013
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2013
Tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf DI SINI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2013 tentang
Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Macet Lingkup Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2013
Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 TENTANG
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak
(Baca/download pdf di sini )
Permenhut No. : P.43/Menhut-II/2013
TENTANG Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 44/Menhut-II/2013 tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 45/Menhut-II/2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-Ii/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2013 Tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.47/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Reklamasi Hutan Pada Areal Bencana Alam (Baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-Ii/2010 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2013 ttg
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2013
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (Bubalus Depressicornis Dan Bubalus Quarlesi) Tahun 2013-2022 (baca di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2013
Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (Babyrousa Babyrussa) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan (Nasalis Larvartus Wurmb) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Tapir (Tapirus Indicus) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.58/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) Tahun 2013-2022 (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penyusuan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2013 ttg
Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 62/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Kemhut-Ii/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi
(Baca/download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 64/Menhut-II/2013 ttg
PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
(baca/download pdf di sini)
Permenhut No. P.65/menhut-II/2013 tentang
Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi (Baca/download di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 66/Menhut-II/2013 ttg
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (baca atau download pdf di sini)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 67/Menhut-II/2013 ttg
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014
Permenhut No.: P. 69/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2005
tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (baca atau download pdf di sini)
Kementrian Kehutanan masih memakai klasifikasi tanah menurut Dudal - Soepraptohardjo untuk perencanaan kehutanan (P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman). Padahal Kementerian Pertanian sudah memakai klasifikasi tanah menurut USDA. Tolong dong kepada para pengambil keputusan di Kementrian Kehutanan segera merevisi P.3/Menhut-II/2008.
BalasHapuspak hariyanto... saya sudah menulis tulisan di atas di mailing list rimbawan interaktif, kemudian di kompasiana belum ada tanggapan juga. sampai akhirnya saya menemukan blog ini...
BalasHapusP.20 2013, koq link nya ga bs kebuka ya.?? Mohon bila tersedia file Pdf nya dapat berbagi, terimakasih
BalasHapusMakasih infonya, silahkan coba lagi
Hapusuntuk kelengkapan, dokumen apa atau apa saja yang dibutuhkan yang artinya bahwa hasil hutan (kayu) tsb legal. Terima kasih
HapusTeman saya dari medan ada bawa gubal gaharu ke batam, tetapi di bandara dia di tahan.
BalasHapusseandainya kita mau bawa hasil hutan (misalnya kemenyan, gaharu) apa saja yang perlu kita persiapkan.
Mohon pencerahan.
pak hariyanto yth, Surat Keputusan menteri kehutanan no 463/menhut-II/2013 tanggal 27 juni 2013 kok tak ada Pdfnya.. tlg pak ditampilkan Pdfnya.. trims
BalasHapusSama Halnya dengan Pak Razak Abdur, saya dari Provinsi Kepri mohon kepada Sdr. Harianto untuk mendapatkan informasi mengenai SK menhut No 463/MENHUT-II/2013 per tanggal 27 Juni 2013. Dirasa penting bagi kami untuk mengetahui isi dari SK tersebut karena menyangkut status lahan yang kami miliki dan perjuangan kami selama ini di provinsi Kepri. Terima Kasih
BalasHapuskeputusan mentri gila yang mengeluarkan sk no 463 tahun 2013 itu muatan politisnya apa ya?
BalasHapusmasak kotamadya tanjung pinang dibagi habis diperuntukan berbagai jenis hutan dan daerah berdampak2an. ini kotamadya, ngerti kota gk bego...! presiden paling santun didunia juga diam saja melihat kebijaksanaan memtri konyol ini. apa ini strategi menekam pemda bermasalah untuk berbagi harta rakyat. kalian memang pantas mati semua pimpinan haram jadah
Mohon info lanjut perihal Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK/554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan bilamana ada file pdfnya, mohon dapat di share ade dot embong at gmail. Trm ksh dan salam hormat.
BalasHapusMohon info lanjut perihal Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK/554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 -
BalasHapusPak Hariyanto, boleh dong untuk permintaan yang sama dengan pak Ade Embongbulan dan Pak Romi Candra. Terima Kasih Sebelumnya.....
BalasHapusPak Hariyanto bisa dishare SK Menhut 554/Menhut-II/2013 tanggal 2 agustus. Kalau ada pdf bagus deh. Terimakasih
BalasHapusperdirjennya bisa d share jg?
BalasHapuspak hariyanto, mohon dishare juga SK menhut 554/Menhut-II/2013 tgl 2 agustus 2013 ke dayat_tarakan2.yahoo.com
BalasHapusterima kasih sebelumnya.
mohon dishare SK menhut 554/Menhut-II/2013 tgl 2 agustus 2013 ke sule_fp@rocketmail.com, terima kasih
BalasHapusSK Menteri Nomor 822/Menhut/II/2013 tentang pelepasan hutan di Sumatera Selatran koq tidak ada ya??? tolong dibagi dunk... trims..
BalasHapuspak hariyanto, mohon dishare juga dong SK menhut 554/Menhut-II/2013 tgl 2 agustus 2013 ke midjielz@gmail.com.
BalasHapusterima kasih sebelumnya -
terima kasih informasinya.
BalasHapuswww.kiostiket.com
Mohon informasi apakah sk menhut 554 tahun 2013 ada perubahan, trims
BalasHapusTerimakasih mas blognya sangat bermanfaat, salam dari fahutan ugm jogja
BalasHapusMohon pencerahannya mengenai :
BalasHapus1. Fungsi kawasan hutan dalam pemakaiannya untuk tambang terbuka (open pit) yaitu : Hutan Lidung, Hutan Konservasi, Hutan Prodksi, Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas, ditinjau urutan kesukaran dalam pembebasan lahan kawasan hutan tersebut (mana yang lebih mudah untuk mendapatkan izin untuk pembukaan lahan tambang)
2. Kisaran biaya perizinan untuk simpan pinjam (apakah berbeda angkanya tiap daerah atau sama) dalam pemakaian fungsi hutan tersebut untuk pembukaan lahan tambang
Terima kasih
contact person : bram630@gmail.com
selamat siang pak,..bagaimana info SK 936/Men Hut II/2013 ??ada data nya pak?..terima kasih
BalasHapusTerima kasih Infonya Pak,untuk UU.PP18 2013.mohon segera bagikan Bukunya ke pd yg Berhak,terutama oang lapangan POLHUT./POLMOB, POLHUTER,karna penting tuk sosialisasi pd masyarakat,KOMSOS,demi kelancaran tugas sesuai wewenangnya masing2,timkasih sebelumnya,terus maju dan semakin sejatera.
BalasHapusada info akan diberdirikan peradilan agraria, bagaimana pandangan bapak mengenai hal ini ?
BalasHapusAda yang mengetahui definisi dari kawasan hutan?
BalasHapuswilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
HapusPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Ass wr wb. Dear all...mohon tanggapan dan solusinya. Seperti kita ketahui setiap pemegang IPPKH berkewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi di DAS di luar kawasan hutan IPPKH. Lokasi penanaman telah didapat dengan SK Menhut, namun dalam aplikasi dan penilaian tingkat keberhasilan (nantinya) di lapangan jumlah tanaman/ha tidak akan tercapai karena lokasi dikuasai oleh 'rakyat' ditanami kelapa sawit. Mau pindah lokasi, agak berat karena sudah makan waktu, tenaga dan biaya. Pelaksanaan penanaman sudah dilakukan sebagian, dan tidak dilanjutkan lagi. Apakah peraturan yang ada sudah dipertimbangkan dalam aspek aplikasinya di lapangan kelak misal kondisi clean & clear, atau tidak, serta dibedakan antara perusahaan tambang terbuka (umum) dan migas. Terima kasih atas tanggapannya
BalasHapusUntuk rehab DAS, kami juga sedang mengerjakannya. Permasalahan clean & clear, sebenarny pada saat pengesahan SK lokasi rehab DAS oleh dirjen BP DAS pusat, disana tertulis bahwa lokasi yang akan di lakukan rehab DAS statusnya harus clean & clear, dan itu telah disetujui oleh dinas hutbun provinsi, KPHL dan pihak BP DAS di daerah. sehingga jika terdapat permasalahan seperti yang bapak sebutkan, hal tersebut tidaklah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikannya, akan tetapi menjadi tanggung jawab dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, kita hanya sounding ke dirjen BPDAS pusat saja terkait permasalahan di lapangan.
HapusMohon info adakah yang tahu Permenhut No 942 Tahun 2013 tentang apa?
BalasHapusMohon tanggapan atas pembangunan pabrik nikel dikawasan Taman Nasional Baluran !
BalasHapus