DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada saat ini satu satunya kementerian yang memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. (Pasal 1108 Permen LHK No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan)

Fungsi DITJEN PHLHK

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
  3. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  4. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan;dan
  5. Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI DIRJEN GAKUM KLHK

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  (di sini)


Artikel Terkait


EmoticonEmoticon