DAFTAR IKAN DILINDUNGI, KERANG DILINDUNGI dan SATWA DIANGGAP IKAN DILINDUNGI UNDANG UNDANG

ikan arwana super red
Sebelum kita melihat daftar jenis ikan dilindungi undang-undang, ada baiknya kita memahami pengertian dari ikan; dalam keseharian kita ikan adalah satwa yang hidup dalam air bernafas dengan insang dan bersirip seperti ikan hiu ikan tongkol ikan sepat, ikan gabus dan sebagainya; ikan berbeda dengan kura-kura.
Kura-kura, Penyu, Kerang, Cumi, Udang, Katak, Bulu babi, Buaya dan Kepiting bukan merupakan ikan

Dalam perundang-undangan bidang kehutanan saya belum menemukan penafsiran autentik mengenai pengertian dari ikan; sedangkan menurut undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan pada Pasal 1 angka 4 disebutkan Ikan adalah "segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan."; dalam penjelasannya pasal 7 ayat (5) dirinci jenis ikan sebagai berikut:
a. pisces (ikan bersirip);
b. crustacea (udang, rajungan,kepiting, dan sebagainya);
c. mollusca (kerang, tiram, cumi cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
d. coelenterata (ubur-ubur, dan sebangsanya);
e. echinodermata (tripang, bulu babi,dan sebagainya);
f. amphibia (kodok dan sebangsany);
g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura,biawak, ular air, dan sebagainya);
h. mamalia (paus, lumba-lumba,pesut, duyung, dan sebangsanya);
i. algae ( rumput laut, dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air);

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 7 jenis ikan (pisces) dilindungi undang-undang antara Lain:

No.
Nama Ilmiah
Nama Indonesia
PISCES (Ikan)
1
Homaloptera gymnogaster
Selusur Maninjau
2
Latimeria chalumnae
Ikan raja laut
3
Notopterus spp.
Belida Jawa, Lopis Jawa
(semua jenis dari genus Notopterus)
4
Pritis spp.
Pari Sentani, Hiu Sentani
(semua jenis dari genus Pritis)
5
Puntius microps
Wader goa
6
Scleropages formasus
Peyang malaya, Tangkelasa
7
Scleropages jardini
Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
ANTHOZOA
1
Anthiphates spp.
Akar bahar, Koral hitam
(semua jenis dari genus Anthiphates)
BIVALVIA
1
Birgus latro
Ketam kelapa
2
Cassis cornuta
Kepala kambing
3
Charonia tritonis
Triton terompet
4
Hippopus hippopus
Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
5
Hippopus porcellanus
Kima Cina
6
Nautilus popillius
Nautilus berongga
7
Tachipleus gigas
Ketam tapak kuda
8
Tridacna crocea
Kima kunia, Lubang
9
Tridacna derasa
Kima selatan
10
Tridacna gigas
Kima raksasa
11
Tridacna maxima
Kima kecil
12
Tridacna squamosa
Kima sisik, Kima seruling
13
Trochus niloticus
Troka, Susur bundar
14
Turbo marmoratus
Batu laga, Siput hijau

Reptil (menurut UU perikanan dianggap ikan) dilindungi berdasarkan PP 7 No. tahun 1999
  1. Kura kura irian/ moncong babi
  2. kura kura leher panjang
  3. kura-kura irian leher pendek
  4. Tutong
  5. labi-labi besar  (Chitra indica)
  6. penyu tempayan (Caretta caretta)
  7. penyu hijau (Chelonia mydas)
  8. penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
  9. penyu pipih (Natator depressa)
  10. penyu ridel (Lepidochelys olivacea)
  11. penyu belimbing (Dermochelys coriacea)
  12. senyulong (Tomistoma schlegelii)
  13. buaya muara, 
  14. buaya siam, 
  15. buaya air tawar irian
Daftar Mamalia (digolongkan ikan) dilindungi dalam daftar satwa dilindungi PP No. 7 tahun 1999:
  1. Paus Biru (Balaenoptera musculus);
  2. Paus Bersirip (Balaenoptera physalus
  3. semua jenis Paus dari famili Cetacea (catacea);
  4. semua jenis Lumba-lumba air laut dari famili Dolphinidae (Dolphinidae);
  5. Duyung (dugong dugon);
  6. Paus Bongkok (Megaptera novaeangliae);
  7. Lumba lumba air tawar, Pesut (Orcaella brevirostris)
  8. semua jenis Lumba-lumba air laut  dari famili Ziphiidae (Ziphiidae
GAMBAR BEBERAPA IKAN DILINDUNGI

HIU SENTANI
Hiu SENTANI

PAUS BIRU
PAUS BIRU
Paus bongkok
paus bongkok
paus bersirip
paus bersirip

Kepala Kambing (Cassis cornuta)
Kepala Kambing (Cassis cornuta)
Susu Bundar (Trochus niloticus)
Susu Bundar (Trochus niloticus)

Kima cina (Hippopus porcellanus)
Kima cina (Hippopus porcellanus)
kima sisik (tridacna squamosa)
kima sisik

kima raksasa (tridacna gigas)

Kima kecil (Tridacna maxima)
Kima kecil (Tridacna maxima)

Kima Lubang (Tridacna crocea)

Siput Batu Laga (Turbo marmoratus)


notilus berongga (Nautilus popillius)
notilus berongga (Nautilus popillius)

Penyu Tempayan (Caretta caretta)
Penyu Tempayan (Caretta caretta)

penyu hijau (Chelonia mydas)
penyu hijau (Chelonia mydas)
Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea)
Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea)

penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata)
PENYU PIPIH (Natator depressa)
PENYU PIPIH  (Natator depressa)
PENYU BELIMBING (Dermochelys coriacea)
PENYU BELIMBING

PERINGATAN
  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya)
Gambar:
- http://www.gastropods.com/
- http://www.akvaryumist.com
- http://en.wikipedia.org/wiki
- http://commons.wikimedia.org
- http://www.strikingly.com

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Susunan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
  1. a. Sekretariat Jenderal; 
  2. b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 
  3. c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 
  4. d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 
  5. e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 
  6. f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 
  7. g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
  8. h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; 
  9. i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; 
  10. j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
  11. k. Inspektorat Jenderal; 
  12. l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
  13. m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
  14. n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah; 
  15. o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional; 
  16. p. Staf Ahli Bidang Energi; 
  17. q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan 
  18. r. Staf Ahli Bidang Pangan
Tugas dan Fungsi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Tugas Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Fungsi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitumaupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah; 
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan 
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Dirjen  Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

  • a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  • b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  • c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  • d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  • e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; 
  • f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  • g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 
  • h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DOWNLOAD DISINI

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2014

PERMENHUT TH 2014

PERMENHUT RI  No.: P.1/Menhut-II/2014 Tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Silahkan Baca DI SINI)

PERMENHUT RI  No.: P.2/Menhut-II/2014 Tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forest Climate Change)

PERMENHUT RI  No.: P.3/Menhut-II/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintaha (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
(Baca/download Permenhut DI SINI)

PERMENHUT NO:P.4/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.5/Menhut-II/2014 TENTANG
Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microloght Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.:P.7/Menhut-II/2014 TENTANG
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan
(lihat download pdf permenhut DI SINI)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.8/Menhut-II/2014 TENTANG
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi

PERMENHUT NO: P.9/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
Baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.10/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjukan Teknis Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.11/Menhut-II/2014 Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.12/Menhut-II/2014 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.13/Menhut-II/2014 Tentang
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.14/Menhut-II/2014 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.15/Menhut-II/2014 Tentang
PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
Baca/download pdf permenhut di sini


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.16/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.17/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.18/Menhut-II/2014 Tentang


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.19/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.20/Menhut-II/2014 Tentang
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.21/Menhut-II/2014 Tentang
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.22/Menhut-II/2014 Tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.23/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/Menhut-II/2012 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.24/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.25/Menhut-II/2014 Tentang
PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.26/Menhut-II/2014 Tentang
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.27/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.28/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.29/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.30/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTR

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.31/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.32/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.33/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.34/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.35/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.36/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL,TAMAN HUTAN RAYA,TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.37/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.38/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM,KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU, DAN HUTAN ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.39/Menhut-II/2014 Tentang
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.40/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.41/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.42/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.43/Menhut-II/2014 Tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.44/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.45/Menhut-II/2014 Tentang
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.46/Menhut-II/2014 Tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.47/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.48/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.49/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.50/Menhut-II/2014 Tentang
Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.51/Menhut-II/2014 Tentang
Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.52/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.53/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.54/Menhut-II/2014 Tentang
Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.55/Menhut-II/2014 Tentang
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.56/Menhut-II/2014 Tentang
Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.57/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.58/Menhut-II/2014 Tentang
Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.59/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.60/Menhut-II/2014 Tentang
Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.61/Menhut-II/2014 Tentang
Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.62/Menhut-II/2014 Tentang
Izin Pemanfaatan Kayu
(ddownload pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.63/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran Dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.64/Menhut-II/2014 Tentang
Penerapan Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.65/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
(baca/download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.66/Menhut-II/2014 Tentang
Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.67/Menhut-II/2014 Tentang
Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(baca/download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.68/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.69/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Musim Berburu Satwa Buru (download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.70/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-Ii/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.71/Menhut-II/2014 Tentang
Memiliki Dan Membawa Hasil Berburu
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.72/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.73/Menhut-II/2014 Tentang
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan / Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.74/Menhut-II/2014 Tentang
Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang
POLISI KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.76/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.77/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian Dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pemegang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.78/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.79/Menhut-II/2014 Tentang
Pemasukan Satwa Liar Ke Taman Buru Dan Kebun Buru
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.81/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.82/Menhut-II/2014 Tentang
Nama-Nama Dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Kehutanan
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.83/Menhut-II/2014 Tentang
Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.84/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-Ii/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.85/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.86/Menhut-II/2014 Tentang
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.87/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.88/Menhut-II/2014 Tentang
Hutan Kemasyarakatan
baca/download permenhut di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.89/Menhut-II/2014 Tentang
Hutan Desa  (download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.90/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.91/Menhut-II/2014 Tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara
(download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.92/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.94/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang pedoman penyelenggaraan kebun bibit rakyat
download di sini

Peraturan bersama antara Mendagri, Menhut, Menteri PU dan Kepala BPN tentang
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan
download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.95/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.96/Menhut-II/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.97/Menhut-II/2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.98/Menhut-II/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015
baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.100/Menhut-II/2014 tentang
Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.101/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
Baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.102/Menhut-II/2014
Pedoman Pelaksanaan Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)
baca/DOWNLOAD di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.103/Menhut-II/2014
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi  (baca/download di sini)

HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

POHON DAMAR HUTAN KEMASYARAKATAN HKM

Menurut saya konsep dan tujuan hutan kemasyarakatan cukup bagus, hanya harus ada "benang merahnya" antara pengertian hutan dengan kebun, karena hutan merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat satwa dan tumbuhan; di kebun satwa dianggap HAMA; rumput dan semak dianggap GULMA, sehingga dibasmi oleh pemilik kebun, sedangkan di hutan, satwa/tumbuhan apapun jenisnya merupakan bagian ekosistem yang menjadi mata rantai yang saling membutuhkan dan ketergantungan (simbiosismutualisme) Jangan sampai keberadaan HKM mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. untuk itu pengelolaan HKM harus dilaksanakan dengan profesional.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah:
Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah: upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

SORRY buat yang bukan MASYARAKAT SETEMPAT !....

Masyarakat Setempat adalah:
"kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan".

Azas Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah:
a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
b. musyawarah-mufakat; dan
c. keadilan.

Prinsip Hkm adalah:
  1. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; 
  2. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman; 
  3. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; 
  4. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; 
  6. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  7. adanya kepastian hukum; 
  8. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  9. partisipatif dalam pengambilan keputusan.
Tujuan Hkm adalah:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah:
kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
dengan ketentuan:

  1. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; 
  2. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; 
  3. dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

SORRY, TIDAK ADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI HUTAN KONSERVASI !......

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) adalah:
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi

IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Penerbit Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) 
Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm,  Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat penerbitan IUPHKm  dilakukan oleh Gubernur.

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN di HKM

a. HKM  pada hutan lindung, meliputi kegiatan:
  1. Pemanfaatan kawasan (budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternak);
  2. Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon);
  3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, getah, buah, jamur)
b. HKM pada hutan produksi meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan; (a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; dan f. budidaya sarang burung walet)
  2. penanaman tanaman hutan berkayu
  3. pemanfaatan jasa lingkungan; (a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan f. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon)
  4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil)
  5. pemungutan hasil hutan kayu; dan
  6. pemungutan hasil hutan bukan kayu. (syarat dan ketentuan berlaku)


bersambung...


LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BARU

logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran 4 cm
Akhirnya terkuak juga  misteri teka teki perubahan gambar logo Kementerian Kehutanan dengan ditetapkannya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.889/Menhut-II/2014 tentang LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

#Logo #Kementerian #Lingkungan Hidup dan #Kehutanan  sebagaimana tertera dalam lampiran Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menggantikan Logo Kementerian yang digunakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya.

Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ter gambar dalam lampiran Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 dipergunakan pada:
logo kantor,
seragam dinas,
kop surat dinas dan
berbagai kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10  November 2014

MAKNA LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  1. Lingkaran luar berwarna coklat melambangkan pembangunan yang tidak mengenal kata akhir untuk mewujudkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. 
  2. Lingkaran berwarna biru melambangkan alam semesta. 
  3. Batang, cabang pohon berwarna hijau dan akar pohon berwarna emas, gambaran utuh Kalpataru yang memiliki arti tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta melambangkan hutan, tanah, air udara dan makhluk hidup. 
  4. Pohon hijau melambangkan hutan yang subur yang berfungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
  5. Pohon dan akar berwarna hitam melambangkan hutan sebagai sarana pendukung pembangunan nasional perlu dikelola secara produktif dan lestari. 
  6. Warna dasar coklat di dalam lingkaran melambangkan tanah yang subur berkat usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi tanah, serta usaha lainnya yang dilakukan terus menerus. 
  7. Warna hitam di atas akar berwarna emas melambangkan lapisan tanah yang subur. 
  8. Warna biru di bawah pohon melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air. 
  9. Warna putih di bawah pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.
download KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.889/Menhut-II/2014 TENTANG LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (klik disini)

gambar logo kementerian lingkungan hidup kehutanan baru
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran besar
logo kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran + 10 cm

logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran + 5 cm

POLISI KEHUTANAN - POLHUT

Pakaian Dinas Harian  (PDH)Polhut


Hutan dan Sumber Daya Alam Hayati sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang saaa...gat tinggi nilainya karena dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang  yang memanfaatkan hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, prosedural, keadilan, kearifan dan kelestarian hutan dan sumber daya alam hayati. (ha ha ha... prinsip ekonomi juga nich penjahat) 

Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan Mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Yang kita kenal dengan sebutan POLISI KEHUTANAN atau disingkat POLHUT.

PENGERTIAN POLISI KEHUTANAN
Polisi Kehutanan adalah:
Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (PP 45 tahun 2004)
Polisi Kehutanan Terdiri Atas:
  1. Polhut Pembina; Polhut pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan
  2. Polhut Fungsional; Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
  3. Polhut Perhutani, Polhut Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.
(sorry sahabat saya belum tau jawabannya! mengapa hanya perhutani perusahaan yang memiliki polhut, selebihnya hanya sebatas .......... )

Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan
Tugas dan fungsi Polhut adalah:
  1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan 
  2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (Pasal 4 ayat (1) Permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTANAN)
Bentuk Kegiatan Polisi Kehutanan
Tugas dan fungsi polhut di atas dilaksanakan dalam bentuk

1. Preemtif,
POLHUT

kegiatan preentif yaitu kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, dilakukan dengan cara antara lain:
a. penyadartahuan dan penyuluhan; dan
b. pembinaan dan pendampinggan masyarakat

2. Preventif
Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, Kegiatan preventif  dilakukan dengan cara antara lain:
a. patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
b. penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
c. identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

3. Represif
Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif  dilakukan dengan cara antara lain:
a. operasi penegakan hukum;
b. pengumpulan bahan keterangan;
c. pengamanan barang bukti;
d. penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
e. penanggulangan konflik satwa liar;
f. pemadaman kebakaran; dan
g. pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti

Organisasi Polhut 
Organisasi Polisi Kehutanan Republik Indonesia, meliputi:
a. Polhut Pusat;
b. Polhut Daerah; dan
c. Polhutsus Perhutani.

Organiasi Polhut merupakan satu kesatuan komando operasi

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT BALAI KSDA/TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT BALAI BESAR KSDA/TN


STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT KHUSUS PERHUTANI


STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

KLASIFIKASI POLHUT


A. Polhut Pembina, Polhut Pembina terdiri atas:
  1. Satyawana (Menteri); 
  2.  Satyawana Madya (Dirjen, Gubernur, Dirut Perhutani); 
  3.  Satyawana Muda (Direktur, Sekditjen,Dir PSDH perhutani, Bupati/Walikota); 
  4.  Satyawana Pertama (Kadis Prop., Ka. Balai Besar KPA/KSA, Koordinator antar Brigade SPORC, Kepala Divisi Regional Perhutani,  Asisten Direktur Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Perhutani ); 
  5.  Wirawana (KaSubDit di Direktorat yang membidangi perlindungan hutan, Kabalai KSDA/TN,  Kadis Kabupaten/Kota, Kabid Linhut pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kepala KPH Provinsi, Karo Pengendalian Perlindungan SDH dan Tenurial Perhutani, Kepala Biro Perlindungan SDH Perhutan); 
  6.  Wirawana Madya;
  7.  Wirawana Muda; dan 
  8.  Wirawana Pertama. 


B. Polhut Fungsional, Jabatan Polhut Fungsional  terdiri dari:
  1. Polhut TerampilPolhut Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
  2. Polhut Ahli, Polhut Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
     Jenjang Jabatan dan Pangkat Polhut fungsional  terampil yaitu:
  1. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur muda (II/a);
  2. Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat mulai dari Pengatur Muda TK I (II/b) sampai dengan Pengatur TK I (II/d);
  3. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat mulai dari Penata Muda ( III/a) sampai Penata Muda Tk. I ( III/b); 
  4. Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat mulai dari Penata (III/c) sampai Penata Tingkat I (III/d)

     Jenjang Jabatan dan Pangkat Polhut fungsional ahli yaitu:
  1. Polisi Kehutanan Pertama, pangkat mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan penata Muda Tk I (III/b);
  2. Polisi Kehutanan Muda, pangkat mulai dari Penata (III/c) sampai Penata Tk I (III/d); dan
  3. Polisi Kehutanan Madya, pangkat nulai dari pembina (IV/a), Pembina TK I, sampai Pembina Utama Muda (IV/c)
C. Polhut Perhutani, Polhut Perhutani terdiri atas:
  1. Polhut Penyelia;
  2. Polhut Pelaksana lanjutan;
  3. Polhut Pelaksana;
  4. Polhut Pelaksana Pemula
Satuan Polisi Kehutanan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Kehutanan (Kasat Polhut) yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja dengan pangkat serendah rendahnya Penata Muda TK I dan/atau Polhut yang menduduki kepangkatan tertinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Polhut Fungsional, seseorang harus memenuhi persyaratan umum meliputi:
  • berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 
  • berusia setinggi-tingginya untuk Sekolah Menengah Atas 25 (dua puluh lima) tahun dan Sarjana 30 (tiga puluh) tahun; 
  • tinggi badan minimal bagi wanita 155 cm dan pria 160 cm; 
  • berat badan ideal; 
  • berbadan sehat dinyatakan dengan surat ketarangan dokter; dan 
  • lulus tes kesamaptaan.
Polhut dalam melaksanakan tugas kedinasan, mengenakan pakaian seragam beratribut berupa tanda pangkat; tanda dan logo instansi;  tanda dan logo satuan;  papan nama; emblem Polhut; dan tanda kewenangan. beserta kelengkapannya, Untuk  Seragam Polhut silahkan baca di sini 

Kartu Anggota Polhut (KTA)

Polisi Kehutanan merupakan Kepolisian Khusus (Polsus), berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa dalam  rangka pengawasan teknis pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus (Polhut)  diterbitkan kartu anggota polsus oleh Polri.

Menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus bahwa KTA diterbitkan dan diperpanjang oleh: Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan  Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kelengkapan syarat untuk memperoleh KTA  yaitu:
  1. pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang atau warna dasar biru menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masingmasing yang lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan, dan tanpa tutup kepala sebanyak 2 (dua) lembar; 
  2. fotokopi ijazah pendidikan dan latihan Polsus yang dimiliki; 
  3. fotokopi kartu rumus sidik jari masing-masing anggota Polsus; dan 
  4. surat keterangan yang memuat daftar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan.