PASAL SANKSI PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran/pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Per Undang Undang an yang menyebutkan Pasal sanksi pidana bagi pelaku terjadinya kebakaran hutan:

SPESIFIKASI KANDANG ANGKUT DAN KANDANG TRANSIT SATWA LIAR

Spesifikasi Kandang Satwa Liar
Kandang Satwa Liar

DAFTAR TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI BERUBAH LAGI

tumbuhan dan satwa liar dilindungi
Pelepasliaran  Satwa Liar dilindungi

Berubah lagi

Setelah 28 Tahun penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi baru terjadi perubahan, sungguh luar biasa di tahun 2018 terjadi  3 kali perubahan daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dalam 1 tahun, sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada tanggal 21 Januari 2019, saya sendiri belum sempat  membaca apalagi menghafal perubahan pertama  tumbuhan dan satwa dilindungi ...sudah keluar lagi perubahannya... hhh

Berdasaran Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sekarang terdapat 904 Tumbuhan dan satwa dilindungi

Apa saja perubahannya selain daftar jenis tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi pada lampiran Permen ?

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228), diubah  sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1
Kita lihat perbandingan antara bunyi Pasal 1 Permen LHK No. P.20, Permen LHK No. P.92 dan Permen LHK No. P.106

Permen LHK No. P.20 dan Permen LHK No. P.92
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
bunyi Pasal 1 Permen LHK No. P.20 dan P.92

Permen LHK No. P.106 tahun 2018
Dalam Pasal 1 Permen LHK No. P.106 terdapat 2 ayat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018
bunyi Pasal 1 Permen LHK No. P.106

2. Penyisipan Pasal

Dalam Permen LHK No. P.92 Tahun 2018 diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B

Terakhir pada Permen LHK No. P.106 Ketentuan ayat (1) Pasal 1A  Permen LHK No. P.92 diubah dan menyisipkan ayat baru yakni ayat (1a)
Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018
Pasal 1A ayat (1a) Permen LHK No. 106 Tahun 2018



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019
Industri Primer Hasil Hutan Kayu

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI TERBARU BERDASARKAN P.92 PENGGANTI P.20

satwa dilindungi
satwa dilindungi
Setelah menunggu hampir 20 tahun sejak diundankannya PP No. 9 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, saya merasa begitu sulitnya kah atau begitu hati hatinyakah menetapkan status perlindungan satwa menjadi satwa dilindungi atau sebaliknya. 

setelah penantian yang begitu lama berakhir Eh... ternyata  Belum genap 2 bulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 11 Juli 2018, berdasarkan Pasal II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228) yang diundangkan pada tanggal 5 September 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI TERBARU 2018 P.20

satwa dilindungi
burung dilindungi

Jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa statusnya dapat berubah (dinamis), status dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority);

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018
PERMENLHK TAHUN 2018
Ada yang terasa aneh dengan penomoran  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 ini, dari Peraturan Menteri nomor 28 langsung ke Peraturan Menteri nomor 83, ada 55 nomor yang dilewati... berikut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya (download pdf)

TANDA KEPANGKATAN POLISI KEHUTANAN (POLHUT) TERBARU 2017

Tanda Pangkat Polisi Kehutanan (POLHUT) dan SPORC adalah tanda kepangkatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan seorang Polhut dan SPORC atau tanda kepangkatan pejabat struktural tertentu yang sesuai dengan eselonisasi jabatan seorang Polhut Pembina.

Prosedur Pemanggilan Notaris pada Proses Penyidikan

Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris
Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris
Greget rasanya sebagai penyidik yang sedang melaksanakan tugas berdeadline namun masih dibenturkan dengan protokoler yang memakan waktu, salah satunya terkait pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, padahal dengan tegas dan jelas KUHAP bahkan UUD 1945 mengatur:

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PPNS LINE
Penyelesaian Konflik Lahan Dalam Kawasan Hutan

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan pertimbangan untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

Pada saat ini dalam kawasan Hutan dengan fungsi Konservasi, fungsi Lindung dan fungsi Produksi masih terdapat penguasaan oleh perorangan; instansi; badan sosial/keagamaan; maupun masyarakat hukum adat untuk pemanfaatan berupa permukiman; fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; lahan garapan; dan/atau hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. yang menimbulkan sengketa sehingga harus diselesaikan.

Adapun Pola Penyelesaian menurut Perpres No. 88 Tahun 2017 adalah sbb:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:
  1. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
  2. tukar menukar kawasan hutan; 
  3. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau 
  4. melakukan resettlement.
Resettlement adalah pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan memperhitungkan:
  1. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan 
  2. fungsi pokok kawasan hutan.

Hutan Konservasi
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement.  tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dan luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
Penyelesaian Konflik Lahan Kawasan Hutan
Penyelesaian Konflik Lahan Kawasan Hutan 

Hutan Lindung
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: 
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: 
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  4. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
perpres 88 2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Hutan Produksi
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dan 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
Untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Presiden RI Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di sini atau silahkan cari dari sumber resminya.

TORA

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.

pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden terkait TORA yaitu PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

MEMBUNUH SATWA LANGKA HARAM

Belakangan ini kita diviralkan dengan berita pembantaian ratusan satwa langka Burung Kuntul di Cagar Alam Beringin Sakti Sumatera Barat. Burung Kuntul tidak hanya  merupakan Satwa Langka, namanya jelas tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai salah satu yang dilindungi undang undang.

burung kuntul burung dilindungi