DOKUMEN IZIN ANGKUT KAYU DARI HUTAN PRODUKSI

DOKUMEN IZIN ANGKUT KAYU DARI HUTAN PRODUKSI

Pada artikel sebelumnya telah dibahas dokumen ijin angkut kayu yang berasal dari hutan alam. sesuai dengan ketentuan Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014, pada artikel ini kita lanjutkan tentang dokumen “ijin” angkut kayu yang berasal dari hutan tanaman pada Hutan Produksi sesuai ketentuan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, maka Permenhut No.: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemenhut No.: P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), adapun dokumen yang merupakan dokumen “izin” pengangkutan kayu meliputi :

  1. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB); 
  2. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
  3. Nota Angkutan. 

FAKTUR ANGKUTAN KAYU BULAT (FA-KB) 

Pengertian FA-KB
Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah

Penerbit FA-KB 
FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara self assesment, yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin 

Penggunaan FAKB: 

  • Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. 
  • Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. 
  • Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB menggunakan dokumen FA-KB milik industri/TPT-KB dengan dilampiri D-KHP. 
  •  Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan. 
  • penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut atau peti kemas, maka jenis dan volume KHP di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan.


FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN (FA-KO) 

Pengertian FA-KO
Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan

Penerbit FA-KO 
FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assessment yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin. 

Penggunaan FAKO

  • Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, dan LVL yang diangkut dari dan/atau ke industri primer hasil hutan kayu, dan dari TPT-KO ke semua tujuan, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO.
  • Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih/chip dari dan/atau ke industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya yang menggunakan serpih/chip sebagai bahan bakunya, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO milik industri serpih/chip/MDF/wood pellet pengirim, kecuali bagi industri yang mengolah serpih/chip secara terpadu yang berada dalam satu lokasi industri menggunakan Nota Perusahaan.
  • Untuk pengangkutan serpih/chip lanjutan ke tujuan selain industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya menggunakan FA-KO dengan dilampiri D-KO.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKO hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan. 


NOTA ANGKUTAN 

Pengertian Nota Angkutan
Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal.

Penerbit Nota Angkutan 
Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Penggunaan Nota Angkutan

  • Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L. ; dalam hal kayu akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.

DOKUMEN IZIN PENGANGKUTAN KAYU DARI HUTAN ALAM


Ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam tanggal 10 Juni 2014, maka Permenhut No.: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemenhut No.: P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan deregulasi TUK di atas, pada artikel ini saya mencatat hal-hal terkait dokumen ijin pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam. Sesuai dengan ketentuan Permenhut No. 41 tahun 2014.

Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.

Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), adapun dokumen yang merupakan dokumen “izin” pengangkutan kayu meliputi :

  1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB); 
  2. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA);
  3. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O); 
  4. Surat Angkutan Lelang (SAL); atau 
  5. Nota Angkutan;

SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (SKSKB)

Pengertian SKSKB
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah: Dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa Kayu Bulat (KB)/ Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah.

Penerbit dokumen SKSKB:
Penerbitan SKSKB pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang telah melaksanakan SI-PUHH Online, SKSKB diterbitkan oleh pemegang izin secara self assessment, yaitu karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL-PKB.
Penerbitan SKSKB pada IUPHHK-HA yang belum mengimplementasikan SI-PUHH online dilakukan secara official assessment yaitu pegawai kehutanan yang memiliki kualifikasi WASGANIS PHPL-PKB; Penerbitan SKSKB dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diajukannya permohonan penerbitan SKSKB. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam SKSKB belum diterbitkan oleh Penerbit SKSKB, maka penerbitan SKSKB dapat dilaksanakan oleh GANISPHPL-PKB.

Penggunaan SKSKB

  • Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan dalam areal izin yang sah pada hutan alam dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. 
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu SKSKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.
  •  penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume KB/KBS/KBK yang ada di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan. 
  •  Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 
  • Bagi pengangkutan KB/KBS/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan SKSKB baru. 
  •  Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, seperti yang tercantum dalam dokumen SKSKB, maka GANIS penerima kayu mematikan dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan dokumen baru berupa FA-KB/Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy dokumen SKSKB asal. 


Daftar Kayu Bulat/Kayu Bulat Sedang/Kayu Bulat Kecil (D-KB/KBS/KBK) adalah dokumen yang memuat identitas KB/KBS/KBK sebagai dasar penerbitan dokumen SKSKB/FA-KB dan merupakan lampiran SKSKB/FA-KB.

SI-PUHH online adalah: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan berbasis web yang diwajibkan kepada IUPHHK-HA dan dapat di akses melalui situs http://puhh.dephut.net/ dimana materinya merupakan penjabaran akuntabilitas pelaku usaha kehutanan sehingga informasi yang tersaji merupakan pertanggungjawaban dari Forest Management Unit ke pemerintah dan dari pemerintah ke publik. Dengan demikian para pihak dapat secara langsung melakukan pengecekan legalitas dan penelusuran asal kayu.

FAKTUR ANGKUTAN KAYU BULAT (FA-KB) 

Pengertian FA-KB 
Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah

Penerbit FA-KB
FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara self assesment, yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin 

Penggunaan FAKB:

  • Setiap pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK dari TPK Antara atau TPT-KB atau industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan.
  • Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari satu industri ke industri lainnya menggunakan dokumen FA-KB industri pengirim.
  • Bagi pengangkutan KB/KBS/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan FA-KB baru.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.
  • penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume KB/KBS/KBK yang ada di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan.
  • Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut.
  • Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, seperti yang tercantum dalam dokumen FA-KB, maka GANIS penerima kayu mematikan dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan dokumen baru berupa FA-KB/Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy dokumen FA-KB asal. 


FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN (FA-KO) 

Pengertian FA-KO
Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan

Penerbit FA-KO 
FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assessment yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin. 

Penggunaan FAKO 

  • Setiap pengangkutan kayu olahan yang diangkut dari dan/atau ke industri pengolahan kayu wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KO. 
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKO hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.
  • Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 
  • Dalam hal pengangkutan lanjutan KO yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, seperti yang tercantum dalam dokumen FA-KO, maka GANIS penerima kayu mematikan dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan dokumen baru berupa Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy dokumen FA-KO asal. 


SURAT ANGKUTAN LELANG (SAL)

Pengertian SAL 
Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan rampasan.

Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap wajib disertai dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya berdasarkan risalah lelang setelah mendapat penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 

Penerbit SAL 
SAL diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Penggunaan SAL 

  • Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang (SAL)
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu SAL hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan. 
  • penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume KB/KBS/KBK yang ada di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan. 
  • Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 
  • Bagi pengangkutan KB/KBS/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan SAL baru. 
  • Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, seperti yang tercantum dalam dokumen SAL, maka GANIS penerima kayu mematikan dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan dokumen baru berupa FA-KB/Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy dokumen SAL asal. 


NOTA ANGKUTAN 

Pengertian Nota Angkutan
Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal.

Penerbit Nota Angkutan 
Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Penggunaan Nota Angkutan

  • Pengangkutan kayu olahan dari Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan tujuan selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan.
  •  Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang jermal dan tiang pancang, menggunakan Nota Angkutan. 
  • Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga, langsiran ke tujuan dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL menggunakan Nota Angkutan.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.
  • Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 


 Bersambung…

BURUNG DILINDUNGI (BAGIAN II)


Burung Kuau (Argusianus argus)
Burung Kuau (Argusianus argus)
Burung Kuau (Argusianus argusmenupakan burung langka dan dilindungi dengan ciri ciri mempunyai bulu berwarna coklat kemerahan dan kulit kepala berwarna biru. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 200cm. Di atas kepalanya terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna kehitaman. Burung jantan dewasa juga memiliki bulu sayap dan ekor yang sangat panjang, dihiasi dengan bintik-bintik besar menyerupai mata serangga atau oceli. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, panjangnya sekitar 75cm, dengan jambul kepala berwarna kecoklatan. Bulu ekor dan sayap betina tidak sepanjang burung jantan, dan hanya dihiasi dengan sedikit oceli.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014

PERMENHUT TH 2014

PERMENHUT RI  No.: P.1/Menhut-II/2014 Tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Silahkan Baca DI SINI

PERMENHUT RI  No.: P.2/Menhut-II/2014 Tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forest Climate Change)

PERMENHUT RI  No.: P.3/Menhut-II/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintaha (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
Silahkan Baca Pdf Permenhut no. 3 tahun 2004 DI SINI


PERMENHUT NO:P.4/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.5/Menhut-II/2014 TENTANG
Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microloght Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.:P.7/Menhut-II/2014 TENTANG
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan
lihat download pdf permenhut DI SINI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.8/Menhut-II/2014 TENTANG
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi

PERMENHUT NO: P.9/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
Baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.10/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjukan Teknis Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.11/Menhut-II/2014 Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.12/Menhut-II/2014 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.13/Menhut-II/2014 Tentang
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.14/Menhut-II/2014 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.15/Menhut-II/2014 Tentang
PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
Baca/download pdf permenhut di sini

senjata api (senpi) polisi kehutanan (polhut)
Senpi Polisi Kehutanan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.15/Menhut-II/2014 Tentang
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
Baca/download di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.17/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.18/Menhut-II/2014 Tentang

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.19/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.20/Menhut-II/2014 Tentang
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI baca/download pdf permenhut di sini

PERMENHUT NO:P.21/Menhut-II/2014 TTG
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN  Download di sini

PERMENHUT NO:P.23/Menhut-II/2014 TTG
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/Menhut-II/2012 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN download pdf permenhut disini

PERMENHUT NO:P.24/Menhut-II/2014 TTG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)

PERMENHUT NO:P.25/Menhut-II/2014 TTG PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.26/Menhut-II/2014 Tentang
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.27/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN Download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.28/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI  Download di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.29/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Download/baca di sini 


PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.30/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.31/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.33/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.34/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN baca disini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.35/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN baca di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.36/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL,TAMAN HUTAN RAYA,TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM (baca/download pdf di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.37/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM (baca/download pdf di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.38/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM,KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU, DAN HUTAN ALAM (baca/download pdf di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NO.: P.39/Menhut-II/2014 Tentang
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN
(baca/download di sini)
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA No.: P.40/Menhut-II/2014 TTG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN (baca/download di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.41/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM (baca/download pdf di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.42/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI (baca/download pdf di sini)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.: P.43/Menhut-II/2014 Tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak (baca/download pdf disini)


FATWA MUI HARAMKAN PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LANGKA ILEGAL

FATWA MUI LARANG BURU/DAGANG SATWA LANGKA
HARAM BERBURU /SATWA ILEGAL
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang merupakan pedoman bagi umat islam terkait pemanfaatan satwa langka. Dalam fatwa MUI Nomor 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem di tetapkan bahwa:

Satwa Langka adalah:
Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan/atau di udara baik yang dilindungi maupun tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara, mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan akan punah


fatwa mui haram
HARAM BERBURU /SATWA ILEGAL
Bagi sahabat yang ingin membaca selengkapnya Fatwa MUI Nomor 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem  silahkan download di sini atau download di sini

untuk versi inggrisnya (Protection of Endangered Species to Maintain the Balanced Ecosystem) silahkan download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan Terbaru Tahun 2013

PERMENHUT NO 123456789 TH 2013
PERMENHUT TH 2013
Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.2/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2013 Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/KPTS-II/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.256/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;