TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum mengetahui apa saja yang termasuk tindak pidana lingkungn hidup ada beberpa istilah yang perlu dipahami antara lain

Tindak Pidana
Tindak Pidana adalah: “Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi; berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya”. 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidup adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."
Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup adalah: "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."
Perusakan lingkungan hidup
Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." 
Baku mutu lingkungan hidup
Baku mutu lingkungan hidup adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup" 

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain 

PERBUATAN YANG DIHARUSKAN
  1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (Pasal 59 ayat (1)) 
  2. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 59 ayat (4))
PERBUATAN YANG DILARANG 
  1. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 60) 
  2. Setiap orang dilarang: 
  • a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
  • b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 
  • f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
  • g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 
  • h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
  • i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 69 ayat (1)) 
Tindak pidana  bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:
PASAL PERBUATAN SANKSI PIDANA
98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukanperbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan DendaMinimal3Miliar, Maximal Rp 10 Miliar
98 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 4 tahun - Maximal 14 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12 Miliar
98 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15 tahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 1tahun - Maximal 3tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
99 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 Miliar
99 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 3tahun - Maximal 9tahun dan denda Minimal Rp 3Miliar - Maximal Rp 9Miliar
100(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
101(1) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 tahun
102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1Miliar - Maximal Rp 3Miliar
104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 penjara Maximal 3tahun dan denda Maximal Rp 3Miliar
105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c penjara Minimal 4 tahun - Maximal 12 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12Miliar
106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d penjara Minimal 5tahun - Maximal 15tahun dan denda Minimal Rp 5Miliar - Maximal Rp 15Miliar
107 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15t ahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan denda Minimal Rp 3 Miliar - Maximal Rp 10Miliar
109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta
113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j penjara Maximal 1tahun dan denda Maximal Rp 1Miliar
114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar
115 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta
116(1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil pidana penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar

DOWNLOAD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Read more

PAKAIAN DINAS BARU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk meningkatkan solidaritas,persatuan, kesatuan, wibawa, dan citra, Telah diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

JENIS PAKAIAN DINAS

Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian yang digunakan oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, digunakan untuk melaksanakan tugas harian atau untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian yang digunakan pada acara-acara resmi seperti pelantikan pejabat, acara resmi kenegaraan, dan bepergian resmi ke luar negeri.

Pakaian Dinas Khusus (PDK) terdiri atas :
a. Pakaian Polisi Hutan;
b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
c. Pakaian Manggala Agni; dan
d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.

Peraturan Menteri tentang Pakaian Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 13 Agustus 2015

untuk lebih jelasnya silahkan lihat, baca atau download pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sini
Read more

IZIN LINGKUNGAN

izin lingkungan

Proses pembangunan oleh bangsa Indonesia harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Untuk itu dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin dengan menggunakan instrumen Amdal dan UKL-UPL yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas: 
  1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 
  2. luas wilayah penyebaran dampak; 
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
  5. sifat kumulatif dampak; 
  6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
  7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 

Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. 

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan 
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TH 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN) 
Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 
  1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 
  2. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 
  3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.



Read more

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KEHUTANAN DALAM UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Diundangkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014) hal ini berdampak pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014) terdiri atas:
  1. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
  2. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
  3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan 
Lingkungan hidup dan Kehutanan termasuk dalam URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH terdiri atas:
  1. Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah; LINGKUNGAN HIDUP termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
  2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. KEHUTANAN termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan 
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 23 TH 2014

KRITERIA KEWENANGAN

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 
KRITERIA KEWENANGAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan BIDANG KEHUTANAN, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH BIDANG KEHUTANAN

MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KEHUTANAN DALAM  UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH

LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN

LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN


LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang NO 23 th 2014 tentang PEMDA dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak  diundangkan. UU 23/2014 TTG PEMDA diundangkan tanggal 2 Oktober 2014

BACA /DOWNLOAD PDF UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMERINTAHAN DAERAH   KLIK DISINI

PDF SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SE.5/MENLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah (download di sini)

PDF SE MENDAGRI NO. 120/253/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELH DITETAPKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  (download di sini)


Read more

PASAL SANKSI PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran/pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

KEBAKARAN/PEMBAKARAN HUTAN: 

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat (3) huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan
Pasal 78 ayat (3) :
 Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 78 ayat (4) :
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 
PEMBAKARAN LAHAN 

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 69 ayat (1) huruf h :
Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 :
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 69 ayat (2) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

panen kebon tebu dengan cara bakar
panen kebun tebu dengan cara bakar

Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pasal 56 (1) : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
Pasal 108 :
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

  1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 
  2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 
  3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.
Pasal 189 KUHP
Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dowload pdf
Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Undng undang  lingkungan hidup
uu kehutanan di sini
Read more

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada saat ini satu satunya kementerian yang memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. (Pasal 1108 Permen LHK No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan)

Fungsi DITJEN PHLHK

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
  3. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  4. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan;dan
  5. Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI DIRJEN GAKUM KLHK

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  (di sini)


Read more

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. dipimpin oleh Direktur Jenderal. 

Tugas Ditjen KSDAE:
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. 

Fungsi Ditjen KSDAE: 
  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah; 
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KSDA KEMENTERIAN LHK
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KSDA KEMENTERIAN LHK

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  (di sini)

Read more

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tugas Kementerian LHK:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Pasal  Permen LHK No. 18 tahun 2015) )

fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan
j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


SUSUNAN ORGANISASI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
k. Inspektorat Jenderal;
l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
p. Staf Ahli Bidang Energi;
q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;dan
r. Staf Ahli Bidang Pangan. 
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015 TTG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  (di sini)
Read more

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERBARU TAHUN 2015

PERMEN LHK TH. 2015
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 47.000 (Empat Puluh Tujuh Ribu) Hektar Beserta Seluruh Bangunan Yang Ada Di Atasnya (download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download Di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.37/MenLHK-II/2015  TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KEUANGAN LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(DOWNLOAD DI SINI)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dan Angka Kreditnya
(download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 TentangPedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 Tentang HUTAN HAK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 31/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-Ii/2011 Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 30/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan (Download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi
(download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-Ii/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (Download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.20/MenLHK-II/2015  TENTANG
FASILITASI BIAYA OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(baca di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.19/MenLHK-II/2015  TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(Baca di sini)

PERMEN LHK RI  NO.: P.18/MenLHK-II/2015  TTG
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


PERMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NO 17 TAHUN 2015 TTG
Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(baca di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.16/MenLHK-II/2015  TENTANG
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.15/MenLHK-II/2015  TENTANG
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi
(Download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.14/MenLHK-II/2015  TENTANG
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.13/MenLHK-II/2015  TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
(BACA / DOWNLOAD)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.12/MenLHK-II/2015  TENTANG
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(baca / download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/MenLHK-II/2015  TENTANG
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.10/MenLHK-II/2015  TENTANG
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal untuk Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.9/MenLHK-II/2015  TENTANG
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal untuk Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-Ii/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.1/MenLHK-II/2015  TENTANG
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


Read more