IZIN LINGKUNGAN

izin lingkungan

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 32 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat diancam  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah (Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009)
Izin Lingkungan adalah:  Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 PP NO. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)
Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 40 ayat (1)  UU No. 32 Tahun 2009), dengan demikian seharusnya izin lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. (Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009)
Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 
  2. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 
  3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal

Amdal disusun oleh  Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.(Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

Tidak semua usaha atau kegiatan wjib memiliki amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Dampak Penting adalah: perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 
Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas: 
  1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 
  2. luas wilayah penyebaran dampak; 
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
  5. sifat kumulatif dampak; 
  6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
  7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam Lampiran I PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (download di sini)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 
UKL-UPL adalah: pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 
UKL-UPL  disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan  wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)
Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam  dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009)
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL  wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
  • menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
  • membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
  • menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 53 PP No, 27 th 2012)
Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
d. pencabutan Izin Lingkungan.

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP NO 27 Tahun 2012 tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan (Pasal 73 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN)

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:

1. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  • perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 
  • penambahan kapasitas produksi; 
  • perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 
  • perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 
  • perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 
  • perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 
  • Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 
  • terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 
  • terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
4. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
5. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
Read more

PENGELOLAAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

BLOK PENGELOLAAN pada Cagar Alam

Salah satu upaya pemerintah dalam upaya Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan mengatur cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. 
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. 

Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan tersebut berupa Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam; Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional; Taman Hutan Raya; Taman Wisata Alam) yang pengelolaannya dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam: 
1. ZONA PENGELOLAAN pada Taman Nasional 
2. BLOK PENGELOLAAN pada Cagar Alam, 
    BLOK PENGELOLAAN Suaka Marga Satwa, 
    BLOK PENGELOLAAN Taman Hutan Raya, 
    BLOK PENGELOLAAN Taman Wisata Alam. 

ZONASI PENGELOLAN PADA TAMAN NASIONAL 

Jenis Zona pengelolaan pada Taman Nasional terdiri atas : 
a. Zona Inti 
Zona inti adalah kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 
b. Zona Rimba 
Zona Rimba adalah adalah bagian Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 
c. Zona Pemanfaatan 
Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. 
d. Zona lainnya, 
    Zona Lainntya terdiri atas : 

  1. Zona Perlindungan Bahari; Zona Perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan 
  2. Zona Tradisional; Zona Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam 
  3. Zona Rehabilitasi; Zona Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan 
  4. Zona Religi, Budaya Dan Sejarah; Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah 
  5. Zona Khusus Zona adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis  
BLOK PENGELOLAAN CAGAR ALAM 

Blok pengelolaan Cagar Alam meliputi: 
a. Blok Perlindungan/Perlindungan Bahari
Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional 
b. Blok Lainnya.
    Blok Lainnya terdiri dari:
  1. Blok Rehabilitasi; Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan 
  2. Blok Religi, Budaya dan Sejarah;  Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah 
  3. Blok Khusus. Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis 
Blok lainnya pada Cagar Alam ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Cagar Alam 

BLOK PENGELOLAAN SUAKA MARGASATWA 

Blok Pengelolaan Suaka Marga Satwa terdiri atas : 
a. blok perlindungan/perlindungan bahari; 
b. blok pemanfaatan
Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. 
c. blok lainnya. terdiri dari 
blok rehabilitasi; dan
blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau blok khusus 

BLOK PENGELOLAAN Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 
Blok pengelolaan pada kawasan TAHURA dan TWA terdiri atas : 
a. blok perlindungan/perlindungan bahari; 
b. blok pemanfaatan; dan/atau 
c. blok lainnya. Blok lainnya terdiri atas : 
  • blok tradisional; 
  • blok rehabilitasi; 
  • blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau blok khusus. 
Selain blok lainnya untuk TAHURA terdapat adanya blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa. 

Undang undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur zonasi / blok pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam; Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional; Taman Hutan Raya; Taman Wisata Alam): 
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa,Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
Salah satu hal yang baru dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa,Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam adalah pembatasan pengertian dari Wisata alam dan Wisata alam terbatas
Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di KPA. 
Wisata alam terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di zona rimba, zona perlindungan bahari, zona/blok tradisional, zona/blok religi, budaya dan sejarah serta blok pemanfaatan Suaka margasatwa.
Read more

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut saya sangat dinamis pembaharuan  dan penomorannya panjang serta beda beda, karna saya orangnya ga ingetan, saya mencatatnya di sini semoga ada manfaatnya buat sahabat :)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (download di sini)

PERMEN LHK RI NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU (Download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 Tentang
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK HUtan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi
(download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.5/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL
(download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (download permen LHK)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG (Download disini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (downlod di sini)

PERMENLHK RI NO.: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (download di sini)

PERMEN LHK NO: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DOWNLOAD DI SINI)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (download disini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANHIDUP DANK EHUTANAN (download permenLHK)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.18/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.19/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.20/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.21/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.22/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.23/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.24/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (download di sini)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
NOMOR P.26/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (download disini)


download PDF PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Tahun 2016
Read more

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis bernama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERMEN LHK NO 15 TAHUN 2016 TENTANG BALAI GAKUM

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Tugas Balai Pamgakum: 
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas:
melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Balai PPHLHK
  1. inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  2. sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan ganggungan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan; 
  3. penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan; 
  4. koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya; 
  5. penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 
  6. pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan; 
  7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum; 
  8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah jabatan Eselon III-a yang disebut Kepala Balai.
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 5  Balai.
  1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera: Wilayah kerja: Aceh, Sumatera Utara. Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung.
  2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara: wilyah kerja Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
  3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi: wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Sulawesi Utara, Gorontalo.
  4. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan: wilayah kerja Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kalimantan Barat.
  5. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua: wilayah kerja Papua Barat. Maluku, Maluku Utara Papua

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Untuk lebih jelas silahkan download
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Read more

Siamang (Hylobates syndactyus)

Siamang (Symphalangus syndactylus)
Siamang (Symphalangus syndactylus)

Siamang memiliki beberapa nama dalam bahasa latin antara lain:

  1. Hylobates syndactylus (Raffles, 1821), 
  2. Symphalangus syndactylus (Raffles, 1821). 
  3. Symphalangus continentis (Thomas, 1908), 
  4. Symphalangus gibbon (C. Miller, 1779), 
  5. Symphalangus subfossilis (Hooijer, 1960), dan
  6. Symphalangus volzi (Pohl, 1911) 
Siamang merupakan Primata dari famili Hylobatidae dengan ciri ciri:
  • Seluruh tubuh kecuali bagian wajah, jari, telapak tangan, ketiak, dan telapak kaki ditumbuhi bulu berwarna hitam pekat;
  • tidak memiliki ekor; 
  • Mata gelap;
  • Hidung pesek;
  • memiliki rentang tangan yang lebih panjang dari tubuhnya;
  • memiliki kantung tenggorokan berwarna abu-abu  terletak di bawah dagu untuk membantu meningkatkan volume suara panggilan; 
  • memiliki tangan dengan empat jari panjang ditambah jempol yang lebih kecil. Mereka memiliki kaki dengan lima jari, ditambah jempol kaki.Siamang bisa memegang dan membawa barang-barang dengan kedua tangan dan kaki mereka, untuk berayun dipepohonan mereka menggunakan empat jari-jari tangan mereka seperti kail, tetapi mereka tidak menggunakan jempol. siamang pemakan buah buahan tetapi terkadang ia juga memakan pucuk dedaunan.


Klasifikasi ilmiah Siamang:
Kerajaan: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mammalia
Ordo: Primates
Famili: Hylobatidae
Genus: Symphalangus (Gloger, 1841)
Spesies: S. syndactylus
Nama binomial Symphalangus syndactylus (Raffles, 1821)

PERINGATAN takbole

Siamang merupakan kera yang termasuk famili Hylobatidae sehingga merupakan satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa:

  1. Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); 
  2. Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); 
  3. Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Read more

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum mengetahui apa saja yang termasuk tindak pidana lingkungn hidup ada beberpa istilah yang perlu dipahami antara lain

Tindak Pidana
Tindak Pidana adalah: “Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi; berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya”. 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidup adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."
Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup adalah: "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."
Perusakan lingkungan hidup
Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." 
Baku mutu lingkungan hidup
Baku mutu lingkungan hidup adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup" 

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain 

PERBUATAN YANG DIHARUSKAN
  1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (Pasal 59 ayat (1)) 
  2. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 59 ayat (4))
PERBUATAN YANG DILARANG 
  1. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 60) 
  2. Setiap orang dilarang: 
  • a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
  • b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  • e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 
  • f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
  • g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 
  • h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
  • i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 69 ayat (1)) 
Tindak pidana  bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:
PASAL PERBUATAN SANKSI PIDANA
98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukanperbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan DendaMinimal3Miliar, Maximal Rp 10 Miliar
98 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 4 tahun - Maximal 14 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12 Miliar
98 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15 tahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 1tahun - Maximal 3tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
99 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 Miliar
99 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 3tahun - Maximal 9tahun dan denda Minimal Rp 3Miliar - Maximal Rp 9Miliar
100(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
101(1) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 tahun
102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1Miliar - Maximal Rp 3Miliar
104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 penjara Maximal 3tahun dan denda Maximal Rp 3Miliar
105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c penjara Minimal 4 tahun - Maximal 12 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12Miliar
106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d penjara Minimal 5tahun - Maximal 15tahun dan denda Minimal Rp 5Miliar - Maximal Rp 15Miliar
107 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15t ahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan denda Minimal Rp 3 Miliar - Maximal Rp 10Miliar
109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta
113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j penjara Maximal 1tahun dan denda Maximal Rp 1Miliar
114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar
115 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta
116(1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil pidana penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar

DOWNLOAD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Read more

PAKAIAN DINAS BARU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk meningkatkan solidaritas,persatuan, kesatuan, wibawa, dan citra, Telah diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

JENIS PAKAIAN DINAS

Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian yang digunakan oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, digunakan untuk melaksanakan tugas harian atau untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian yang digunakan pada acara-acara resmi seperti pelantikan pejabat, acara resmi kenegaraan, dan bepergian resmi ke luar negeri.

Pakaian Dinas Khusus (PDK) terdiri atas :
a. Pakaian Polisi Hutan;
b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
c. Pakaian Manggala Agni; dan
d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.

Peraturan Menteri tentang Pakaian Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 13 Agustus 2015

untuk lebih jelasnya silahkan lihat, baca atau download pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MenLHK-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sini
Read more

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KEHUTANAN DALAM UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Diundangkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014) hal ini berdampak pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014) terdiri atas:
  1. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
  2. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
  3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan 
Lingkungan hidup dan Kehutanan termasuk dalam URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH terdiri atas:
  1. Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah; LINGKUNGAN HIDUP termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
  2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. KEHUTANAN termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan 
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 23 TH 2014

KRITERIA KEWENANGAN

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah:
  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 
KRITERIA KEWENANGAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan BIDANG KEHUTANAN, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH BIDANG KEHUTANAN

MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KEHUTANAN DALAM  UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH

LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN

LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN


LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN
LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMDA BIDANG KEHUTANAN

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang NO 23 th 2014 tentang PEMDA dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak  diundangkan. UU 23/2014 TTG PEMDA diundangkan tanggal 2 Oktober 2014

BACA /DOWNLOAD PDF UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMERINTAHAN DAERAH   KLIK DISINI

PDF SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SE.5/MENLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah (download di sini)

PDF SE MENDAGRI NO. 120/253/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELH DITETAPKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  (download di sini)


Read more

PASAL SANKSI PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran/pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

KEBAKARAN/PEMBAKARAN HUTAN: 

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat (3) huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan
Pasal 78 ayat (3) :
 Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 78 ayat (4) :
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 
PEMBAKARAN LAHAN 

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 69 ayat (1) huruf h :
Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 :
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 69 ayat (2) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

panen kebon tebu dengan cara bakar
panen kebun tebu dengan cara bakar

Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pasal 56 (1) : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
Pasal 108 :
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

  1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 
  2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 
  3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.
Pasal 189 KUHP
Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dowload pdf
Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Undng undang  lingkungan hidup
uu kehutanan di sini
Read more