PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut saya sangat dinamis pembaharuan  dan penomorannya panjang serta beda beda, karna saya orangnya ga ingetan, saya mencatatnya di sini semoga ada manfaatnya buat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terbaru ini untuk sahabat :)
Read more

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA & KESALAHAN

Pada masa masa indah saat kuliah, istilah "Pertanggungjawaban pidana" sepertinya hanya teori yang menghiasi modul kuliah hukum pidana. tapi setelah memasuki dunia kerja selaku penegak hukum baru terasa rumus pertanggungjawaban pidana itu bekerja

ASAS LEGALITAS
Orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi pidananya. Pendeknya dapat dikatatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya kecuali: 
  • Ada undang undang yang melarang perbuatan;
  • Larangan tersebut disertai sanksi pidana;
  • Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan
Read more

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Setelah kemarin saya menulis artikel tentang "STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN" sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, hari ini saya susun artikel tentang STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Masih berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang sama disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas dengan Nomenklatur untuk di Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota.
Read more

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas. Nomenklatur di Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Nomenklatur di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
Dinas Kehutanan adalah:
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan,
Perangkat Daerah adalah: unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Read more

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Patroli Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4  tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH  1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Read more

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terbaru
tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diundangkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundangkan tanggal 2 Februari 2016

Read more

KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK TERBARU 2016

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran. Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dalam rangka ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak.

Deregulasi dan debirokratisasi Tata usaha kayu yang bersal dari hutan hak ini tentu diharapkan dapat menggairahkan masyarakat untuk menanam Pohon, karena kemudahan perizinan pemanfaatan penebangan dan pengangkutan kayu nya. Tapi bagi saya hal ini sangat menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran penyalahgunaan kemudahan perizinan, dan menjadi modus untuk menggunakan dokumen SKAU yang mudah dibuat atau diduplikasi ini untuk melegalisasi praktek ilegal loging.

Kegelisahan saya ini benar benar nyata.. saya pernah menangani perkara oknum penerbit SKAU dalam satu bulan menandatangani setidaknya 350 lembar dokumen SKAU kosong dan memberikannya kepada orang yang tidak bertanggungjawab tanpa ada permohonan penerbitan SKAU yang didalamnya menerangkan asal kayu dan tanpa melakukan pengecekan, parahnya salah satu dokumen terungkap digunakan untuk memanen dan mengngkut kayu dari kawasan Hutan yang bukan hutan hak... bahkan dikasus yang lain juga terungkap pemanenan dan pengangkutan kayu menggunakan SKAU yang berasal dari hutan konservasi, kalo sudah begini siapa yang disalahkan?... Peraturan, Pengelola hutan, Polisi Kehutanan atau penjahatnya?

Read more

ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
asas subsidiritas pidana lingkungan hidup
Pencemaran Lingkungan Mengancam Kita dan Orang Orang yg Kita Sayang
Deregulasi undang undang lingkungan hidup ini terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam UUPPLH 2009 asas subsidiaritas hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup tertentu.
Asas subsidiaritas hukum pidana adalah:
Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya /obat terakhir)

Read more

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN PRODUKSI TERBARU 2016

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi mulai tanggal 1 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi maka Penatausahaan hasil hutan kayu yang merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan /peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)

dokumen skshh sipuhh

SIPUHH adalah: "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu". Aplikasi SIPUHH adalah: "aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH". 


Read more

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN ALAM TERBARU 2016

Dokumen izin pengangkutan kayu

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.41/Menhut-II/ 2014, maka kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.
Read more