TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Patroli Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4  tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH  1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Perbedaan delik materiel dan delik formil adalah :
Delik Materil (Materiil Delict) adalah:
"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)".
Delik formil (Formeel Delict) adalah:
"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".
Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:
  1. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
  2. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
  3. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati
Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

Sedangkan perbutan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupter dapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:
  1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
  2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
  4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
  5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
  6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Melakukan pembakaran lahan;
  8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
  9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
  10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
  11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
  12.  Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil


TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain

DELIK MATERIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

PASAL PERBUATAN SANKSI PIDANA
98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan DendaMinimal3Miliar, Maximal Rp 10 Miliar
98 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 4 tahun - Maximal 14 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12 Miliar
98 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15 tahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 1tahun - Maximal 3tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
99 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 Miliar
99 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 3tahun - Maximal 9tahun dan denda Minimal Rp 3Miliar - Maximal Rp 9Miliar
112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta

DELIK FORMIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
PASAL PERBUATAN PIDANA
100(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
101(1) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan dendaMinimal2Miliar - Maximal Rp 6 tahun
102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1Miliar - Maximal Rp 3Miliar
104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 penjara Maximal 3tahun dan denda Maximal Rp 3Miliar
105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c penjara Minimal 4 tahun - Maximal 12 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12Miliar
106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d penjara Minimal 5tahun - Maximal 15tahun dan denda Minimal Rp 5Miliar - Maximal Rp 15Miliar
107 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15t ahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan denda Minimal Rp 3 Miliar - Maximal Rp 10Miliar
109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j penjara Maximal 1tahun dan denda Maximal Rp 1Miliar
114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar
115 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat komulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu dintaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakn bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
  2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
  3. perbaikan akibat tindak pidana; 
  4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau 
  5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009)
Mungkin sahabat  bertanya tanya dimana Pasal ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPLH 1997.

Dalam UUPPLH 2009 memang tidak disebutkan secara inplisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengkibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Glosarium dalam rumusan delik tindak pidana lingkungan hidup di UUPPLH 2009

Pencemaran lingkungan hidup 
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
Amdal adalah: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
B3 adalah: zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplain.
Baku Mutu Air
Baku Mutu Air adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,atau komponen yang ada atau harus ada,dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
Baku Mutu Air Limbah
Baku Mutu Air Limbah adalah: ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air . 
baku mutu air laut 
baku mutu air laut adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 
baku mutu gangguan
baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
baku mutu udara ambien
baku mutu udara ambien adalah: ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
baku mutu emisi 
baku mutu emisiadalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
Baku mutu lingkungan hidup
Baku mutu lingkungan hidup adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup"
Dumping (pembuangan) 
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Izin lingkungan
Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Lingkungan hidup
Lingkungan hidup adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan,

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup adalah: "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."
Perusakan lingkungan hidup
Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." 

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa di download di bawah ini

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon